ACEH TAMIANG – Ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon, SH menegaskan pihaknya terus mendesak pemerintah pusat agar segera mempercepat proses pencairan bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi di Aceh Tamiang yang hingga kini masih tertunda.
Fadlon menyampaikan bahwa dalam setiap forum dan pertemuan resmi yang membahas penanganan bencana, DPRK Aceh Tamiang secara konsisten meminta agar pemerintah pusat segera merealisasikan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Setiap pertemuan yang membahas korban bencana hidrometeorologi, kita selalu menegaskan agar proses pencairan bantuan segera direalisasikan,” tegas Fadlon, Senin (8/6/2026).
Ia menjelaskan, secara administratif Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah memenuhi seluruh persyaratan yang diminta pemerintah pusat. Bahkan, dokumen pengajuan bantuan disebut telah disampaikan lengkap dari SK 1 hingga SK 4.
“Secara administrasi sudah lengkap. Pengajuan juga sudah diserahkan ke pusat sesuai ketentuan yang diminta,” ujarnya.
Fadlon juga menyampaikan bahwa DPRK Aceh Tamiang akan melakukan koordinasi lintas fraksi untuk memperkuat dorongan politik agar bantuan segera dicairkan. Menurutnya, langkah tersebut penting mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin mendesak.
“Pada prinsipnya, saya sudah sering menyampaikan dalam setiap pertemuan dengan Tim Satgas PPR agar seluruh bantuan yang dijanjikan, baik stimulan rumah rusak, perabot, pemulihan ekonomi, maupun jadup, segera direalisasikan,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta perhatian serius pemerintah pusat, termasuk Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, agar mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak.
Ia menegaskan, Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah dengan dampak bencana paling parah, sehingga membutuhkan percepatan realisasi bantuan tanpa penundaan lebih lanjut.
“Korban bencana sangat membutuhkan kepastian bantuan yang sudah dijanjikan. Karena itu kami meminta agar segera dicairkan,” tegasnya.
Fadlon juga memastikan bahwa data penerima bantuan di Aceh Tamiang telah disusun secara lengkap berbasis by name by address dan sudah diajukan ke pemerintah pusat.
Selain itu, ia menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang masih terpuruk akibat dampak bencana. Menurutnya, keterlambatan bantuan berpotensi memperburuk situasi sosial di lapangan.
“Ekonomi masyarakat masih sulit, banyak kehilangan pekerjaan, dan bantuan UMKM belum jelas. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Fadlon berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar proses pemulihan di Aceh Tamiang dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh.
