ACEH TAMIANG — Di tengah suasana duka dan proses pemulihan pascabanjir yang masih dirasakan masyarakat Aceh Tamiang, rencana kegiatan nonton bareng (nobar) bertajuk “Pesta Babi Kolonialisme” menuai sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Wilayah Aceh Tamiang yang menilai kegiatan tersebut tidak tepat digelar dalam kondisi daerah saat ini.
Sekretaris Wilayah JASA Aceh Tamiang menegaskan, masyarakat masih membutuhkan perhatian serius dalam proses pemulihan pascabencana, baik dari sisi ekonomi, psikologis, maupun kebutuhan dasar warga terdampak banjir di sejumlah wilayah.
“Di saat masyarakat masih berjuang bangkit pascabanjir, menurut kami kegiatan seperti itu bukan sesuatu yang penting untuk dipertontonkan atau dirayakan. Fokus utama saat ini seharusnya adalah membantu rakyat dan memulihkan kondisi daerah,” ujar Sekwil JASA Aceh Tamiang dalam keterangannya kepada media, Jumat (15/5/2026).
Menurutnya, Aceh memiliki nilai budaya, sejarah perjuangan, dan kekhususan daerah yang harus dijaga dengan penuh kehormatan serta sensitivitas sosial. Karena itu, setiap kegiatan publik dinilai perlu mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat dan situasi sosial yang sedang berlangsung.
JASA Aceh Tamiang juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan solidaritas kemanusiaan dibandingkan aktivitas yang berpotensi memunculkan polemik di tengah masyarakat.
“Momentum ini seharusnya menjadi waktu untuk memperkuat kepedulian sosial, gotong royong, dan empati terhadap korban banjir. Banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan dan perhatian,” katanya.
Dalam pernyataannya, JASA turut berharap pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen sosial dapat bersama-sama menjaga suasana kondusif di Aceh Tamiang serta menghindari kegiatan yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.
Di akhir keterangannya, Sekwil JASA Aceh Tamiang mengimbau masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah keharmonisan sosial di tengah proses pemulihan daerah pascabencana.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pemulihan masyarakat pascabencana membutuhkan kepedulian bersama, dengan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama di tengah situasi yang masih penuh tantangan.
