ACEH TAMIANG — Setiap pagi, anak-anak Kampung Sulum, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, harus bersiap menghadapi perjalanan yang tak mudah menuju sekolah. Bukan karena jarak yang jauh, melainkan kondisi jalan yang sejak puluhan tahun lalu belum pernah tersentuh aspal.
Ketika hujan turun, jalan tanah yang menjadi satu-satunya akses penghubung kampung berubah menjadi kubangan lumpur. Sepatu dan seragam sekolah yang semula bersih sering kali harus berganti warna sebelum bel berbunyi di ruang kelas.
Bagi warga Sulum, pemandangan itu bukanlah cerita baru. Sejak kampung tersebut berdiri, mereka mengaku belum pernah merasakan “hitamnya jalan” yang diidam-idamkan banyak daerah lain.
“Kalau hujan, jalan berlubang dan licin. Kami sangat berharap pemerintah segera memperbaiki dan mengaspal jalan ini,” ujar seorang warga, menggambarkan kondisi jalan yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat setempat.
Jalan tersebut tidak hanya menghubungkan Kampung Sulum dengan sejumlah kampung lain di Kecamatan Sekerak, tetapi juga menjadi akses menuju pusat pemerintahan kabupaten hingga kawasan perbatasan Aceh Tamiang. Bagi masyarakat, rusaknya jalan berarti terhambatnya aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik.
Ironisnya, menurut warga, ruas jalan itu sempat diperbaiki setelah banjir bandang melanda wilayah tersebut. Namun, perbaikan yang dilakukan tidak bertahan lama.
Warga menuding lalu lalang kendaraan berat dengan muatan melebihi kapasitas sebagai penyebab utama kerusakan kembali terjadi. Bekas roda truk yang menghantam badan jalan meninggalkan lubang-lubang besar yang kini dipenuhi air ketika musim hujan tiba.
“Kami pernah merasakan jalan ini diperbaiki pascabanjir, tetapi tidak lama kemudian rusak lagi karena banyak truk bermuatan berat yang melintas,” ungkap warga.
Persoalan jalan Kampung Sulum sesungguhnya menyimpan persoalan yang lebih besar. Berdasarkan status administrasi, ruas tersebut merupakan jalan provinsi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh. Namun, di mata masyarakat, persoalan kewenangan tak lagi menjadi hal utama. Yang mereka butuhkan adalah solusi nyata.
Harapan itu kini turut disuarakan oleh Anggota DPRK Aceh Tamiang, Ishak Ibrahim. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut mengaku akan kembali mendorong pembangunan jalan yang selama ini dinantikan warga.
“Insya Allah nanti akan kita usulkan lagi pembangunan jalan ini. Kami juga sudah berupaya dan alhamdulillah tahun ini akan terlaksana pengaspalan lanjutan dari Tanjung Glumpang menuju Sekumur. Kita berharap secara bertahap seluruh jalan di Kecamatan Sekerak dapat teraspal hingga Kampung Baling Karang,” kata Ishak.
Pernyataan tersebut memberi secercah harapan bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan jalan rusak. Namun, bagi warga Sulum, janji pembangunan bukanlah hal baru. Mereka telah berkali-kali mendengar rencana perbaikan, sementara jalan yang dilalui setiap hari masih tetap sama.
Di tengah geliat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, Kampung Sulum seolah tertinggal dalam antrean panjang pembangunan. Padahal, akses jalan yang layak bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik.
Di sore hari, ketika kendaraan terakhir melintas dan debu kembali mengendap di sepanjang jalan kampung, harapan warga Sulum tetap sama: suatu saat nanti, anak-anak mereka tidak lagi harus berjibaku dengan lumpur hanya untuk menggapai masa depan.
Sebab, bagi masyarakat di pelosok Sekerak, jalan beraspal bukan sekadar proyek pembangunan. Ia adalah simbol hadirnya negara di tengah kehidupan mereka.Naskah ini disusun dengan gaya investigatif-human interest, yakni menggabungkan fakta lapangan, suara masyarakat, konteks kewenangan pemerintah, serta dampak sosial yang dirasakan warga.
