Oleh: Syamsul Rizal, S.Ag., M.AP. – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang
Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) Aceh ke-67 tidak semestinya diperlakukan sebagai seremoni tahunan yang selesai ketika upacara dibubarkan. Bagi Aceh Tamiang, Hardikda tahun ini justru datang dengan pertanyaan yang jauh lebih besar: sejauh mana kita mampu mengembalikan masa depan anak-anak setelah bencana meluluhlantakkan ruang belajar mereka?
Pertanyaan itu penting karena pendidikan Aceh Tamiang sedang berada dalam fase pemulihan.
Banjir bandang yang menerjang Aceh Tamiang pada akhir November 2025 tidak hanya merusak rumah, jalan dan fasilitas umum. Dunia pendidikan ikut menjadi korban. Data yang dihimpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang mencatat 439 bangunan sekolah terdampak, terdiri atas 73 rusak berat, 306 rusak sedang dan 60 rusak ringan. Kerusakan tidak berhenti pada bangunan; ruang kelas terendam lumpur, fasilitas belajar, buku, meja, kursi, laboratorium, sanitasi hingga jaringan listrik ikut terdampak.
Di sejumlah tempat, sekolah bahkan berubah menjadi ruang yang harus dibersihkan sebelum kembali menjadi tempat anak-anak belajar.
Di SD Negeri Babo, misalnya, pembelajaran sempat berlangsung di tenda darurat setelah ruang kelas, perpustakaan, ruang komputer dan sejumlah fasilitas lainnya rusak akibat banjir. Sementara di SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang, BNPB mencatat sekitar 80 persen dari 77 ruangan dan halaman sekolah masih tertutup lumpur dan material banjir pada Januari 2026.
Inilah wajah pendidikan Tamiang pascabencana: bukan sekadar kehilangan gedung, tetapi menghadapi ancaman terputusnya kesinambungan belajar.
Hardikda dan Ingatan tentang Darussalam
Hardikda Aceh memiliki sejarah panjang. Tanggal 2 September dipilih karena bertepatan dengan peresmian Kota Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma) Darussalam oleh Presiden Soekarno pada 2 September 1959. Penetapannya sebagai Hari Pendidikan Daerah kemudian dituangkan melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 90/1960 tanggal 5 Oktober 1960.
Karena itu, Hardikda sesungguhnya bukan sekadar peringatan tanggal.
Ia adalah ingatan tentang keberanian Aceh menjadikan pendidikan sebagai fondasi masa depan.
Semangat Darussalam dahulu dibangun dengan keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan untuk mengangkat martabat masyarakat. Enam puluh tujuh tahun kemudian, keyakinan itu kembali diuji—kali ini oleh bencana.
Jika dulu tantangannya adalah membangun institusi pendidikan dari keterbatasan, hari ini tantangannya adalah memulihkan sekolah yang porak-poranda tanpa kehilangan kualitas pendidikan itu sendiri.
Bangkit Bukan Sekadar Membangun Gedung
Pemerintah pusat telah menempatkan sekolah terdampak bencana sebagai salah satu prioritas Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026. Secara nasional, ribuan satuan pendidikan terdampak bencana mendapat intervensi revitalisasi, termasuk di Aceh.
Untuk Aceh Tamiang, 254 satuan pendidikan telah mendapat alokasi program revitalisasi pada 2026, mencakup jenjang PAUD, SD dan SMP.
Angka itu tentu membawa harapan.
Namun kita harus berhati-hati. Jangan sampai pemulihan pendidikan hanya diterjemahkan sebagai membangun kembali tembok, atap, lantai dan pagar.
Sekolah bukan sekadar bangunan.
Sekolah adalah tempat anak membangun mimpi. Tempat guru menanamkan karakter. Tempat seorang anak yang berasal dari keluarga sederhana berani membayangkan masa depan yang lebih baik.
Karena itu, membangun kembali sekolah pascabencana harus sekaligus berarti membangun kembali rasa aman, semangat belajar, kualitas guru, fasilitas pembelajaran, layanan psikososial, sanitasi, aksesibilitas dan ketangguhan menghadapi bencana berikutnya.
Kasus SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang memberi pelajaran penting. Pemulihan sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus tidak cukup hanya dengan memperbaiki bangunan. BNPB menekankan pentingnya pendekatan Pengurangan Risiko Bencana yang inklusif agar sekolah mampu melindungi kelompok rentan.
Inilah makna bangkit yang sesungguhnya.
Dari Lumpur Menuju Masa Depan
Sembilan bulan setelah banjir akhir November 2025, kita tidak boleh membiarkan trauma bencana berubah menjadi trauma pendidikan.
Sebaliknya, pengalaman pahit itu harus menjadi titik balik.
Anak-anak Aceh Tamiang telah menunjukkan bahwa mereka ingin kembali belajar. Guru-guru tetap berdiri di ruang-ruang yang tersisa. Pemerintah bekerja memperbaiki sekolah. Masyarakat, relawan, TNI, lembaga sosial dan berbagai pihak ikut mengambil bagian dalam proses pemulihan.
Bahkan sejumlah sekolah mulai menunjukkan wajah baru. SMP Negeri 2 Karang Baru, misalnya, telah mengalami pemulihan sehingga pada tahun ajaran baru 2026/2027 siswa kembali belajar dalam lingkungan sekolah yang jauh lebih layak.
Tetapi pekerjaan kita belum selesai.
Sebab ukuran keberhasilan pemulihan pendidikan bukan hanya berapa sekolah yang selesai dibangun. Ukurannya adalah berapa banyak anak yang kembali belajar dengan nyaman, berapa banyak guru yang kembali mengajar dengan tenang, dan seberapa besar kualitas pendidikan mampu melampaui kondisi sebelum bencana.
Hardikda Harus Menjadi Momentum
Hardikda ke-67 harus menjadi momentum untuk melakukan refleksi.
Aceh membutuhkan pendidikan yang tidak hanya mencetak anak pintar, tetapi juga manusia yang berkarakter, berintegritas, mandiri, adaptif dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosialnya. Dalam peringatan Hardikda 2026, pesan tentang pendidikan sebagai pembentuk karakter dan masa depan Aceh kembali mengemuka.
Bagi Aceh Tamiang, pesan itu menjadi semakin relevan.
Kita sedang membangun kembali sekolah setelah bencana. Maka kesempatan ini harus digunakan untuk membangun sekolah yang lebih aman, lebih inklusif, lebih sehat, lebih adaptif terhadap bencana dan lebih siap menghadapi perubahan zaman.
Digitalisasi pembelajaran juga harus berjalan seiring dengan pembangunan fisik. Pemerintah sendiri menempatkan revitalisasi bukan sekadar pembangunan gedung, melainkan bagian dari upaya menghadirkan layanan pendidikan yang aman, bermutu dan merata.
Dengan demikian, lumpur yang pernah menutup ruang kelas tidak boleh menutup masa depan anak-anak Tamiang.
Harus Bangkit
Ada satu kalimat yang barangkali sederhana, tetapi sangat penting untuk Aceh Tamiang hari ini:
Kita harus bangkit.
Bangkit bukan berarti melupakan bencana.
Bangkit berarti menjadikan bencana sebagai pelajaran.
Bangkit berarti memperbaiki apa yang rusak, membangun apa yang hilang, dan menciptakan sistem yang lebih kuat agar anak-anak tidak lagi menjadi korban ketika bencana datang.
Dan yang paling penting, bangkit berarti memastikan bahwa tidak seorang pun anak Aceh Tamiang kehilangan haknya untuk belajar hanya karena sebuah bencana.
Hardikda ke-67 akhirnya bukan sekadar tentang mengenang sejarah pendidikan Aceh.
Ia adalah panggilan untuk melihat masa depan.
Dari Darussalam kita belajar bahwa pendidikan membutuhkan keberanian untuk memulai.
Dari banjir Tamiang kita belajar bahwa pendidikan membutuhkan ketangguhan untuk bertahan.
Dan dari anak-anak yang kembali duduk di bangku sekolah, kita belajar satu hal paling penting:
Harapan tidak pernah benar-benar hanyut. Ia hanya menunggu untuk dibangun kembali.
Selamat Hardikda Aceh ke-67.
Mari bangkitkan pendidikan Aceh Tamiang—dari lumpur menuju masa depan.
