Langit Aceh Tamiang belum sepenuhnya cerah sejak banjir besar melanda pada November 2025. Di balik lumpur yang mengering dan rumah-rumah yang perlahan berdiri kembali, ada perjuangan panjang yang tak selalu terlihat—perjuangan melawan waktu, keterbatasan, dan yang paling sunyi: arus informasi yang tak selalu benar.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang seolah berjalan di dua medan sekaligus. Di satu sisi, mereka harus memastikan ribuan warga terdampak mendapatkan bantuan dan kembali bangkit. Di sisi lain, mereka harus menghadapi derasnya hoaks, fitnah, hingga ujaran kebencian yang menyebar cepat di ruang-ruang digital.
Di grup-grup Facebook dan linimasa media sosial, narasi-narasi liar bermunculan. Informasi yang terpotong, ditambah opini yang belum tentu berdasar, perlahan membentuk persepsi publik. Tak sedikit warga yang kemudian ikut mempercayainya, bahkan tanpa sempat memverifikasi kebenarannya.
Padahal, di balik layar, roda pemerintahan terus bergerak.
Di bawah kepemimpinan Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, MH, bersama Wakil Bupati Ismail, SE.I, upaya demi upaya dilakukan untuk mempercepat penyaluran bantuan dari pemerintah pusat. Siang dan malam menjadi satu ritme kerja yang sama—mengawal data, memastikan kelengkapan administrasi, hingga mendorong agar proses pencairan tidak terhambat.
Hasilnya mulai terlihat. Bantuan tahap pertama dan kedua telah tersalurkan kepada ribuan warga. Sementara itu, mereka yang belum menerima, telah masuk dalam daftar tahap berikutnya. Bahkan, Pemkab juga membuka pendataan bagi kelompok yang sebelumnya luput dari perhatian, seperti penyewa rumah dan warga yang menumpang tinggal.
Namun kerja keras itu seperti tertutup kabut tebal bernama disinformasi.
Hoaks tak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial. Ketika kepercayaan mulai goyah, hubungan antarwarga bisa ikut terdampak. Ironisnya, dalam banyak kasus, kabar yang tidak benar justru menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi yang telah diverifikasi.
Padahal, mekanisme penyaluran bantuan telah dirancang dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Untuk bantuan kebutuhan dasar seperti Jadup (Jaminan Hidup), prabot rumah tangga, dan dukungan ekonomi, masyarakat dapat mengambilnya langsung di Kantor Pos setelah menerima undangan resmi dari pihak desa. Sistem ini dibuat sederhana namun terstruktur, agar bantuan tepat sasaran.
Sementara itu, untuk bantuan stimulan perbaikan rumah, penyalurannya dilakukan melalui Bank BSI dengan skema bertahap—80 persen pada tahap awal dan 20 persen setelah progres pembangunan diverifikasi. Skema ini bukan tanpa alasan. Ia dirancang agar setiap rupiah benar-benar digunakan untuk membangun kembali rumah yang layak huni.
Prosesnya pun tidak instan. Warga harus mengajukan permohonan, menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), melengkapi identitas diri, hingga menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD). Semua ini menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa bantuan tidak disalahgunakan.
Dalam pengadaan material, sistem transfer langsung ke toko bangunan diterapkan. Transparansi menjadi kata kunci. Bahkan bagi warga yang telah lebih dulu memperbaiki rumah secara mandiri, pemerintah tetap membuka ruang penggantian biaya, selama dapat dibuktikan melalui laporan yang diverifikasi.
Di lapangan, tim teknis turun langsung. Mereka memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana—bukan sekadar administrasi di atas kertas, tetapi nyata dalam bentuk dinding, atap, dan harapan baru.
Perlu dipahami, alur bantuan ini melibatkan pemerintah pusat sebagai sumber anggaran, sementara Pemkab berperan sebagai pengusul data, pengawal proses, dan penghubung antara kebijakan dan kebutuhan nyata masyarakat.
Di tengah semua itu, satu hal yang paling dibutuhkan adalah kepercayaan.
Perjuangan membangun kembali Aceh Tamiang bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang menjaga persatuan di tengah ujian. Hoaks dan fitnah mungkin datang silih berganti, namun fakta tetap berdiri—bahwa upaya pemulihan terus berjalan, perlahan tapi pasti.
Dan di balik segala tantangan, harapan itu masih ada. Selama masyarakat dan pemerintah dapat berjalan seiring, badai sebesar apa pun pada akhirnya akan berlalu.
