Johandri menegaskan, SPPG bukan sekadar dapur penyedia makanan bergizi bagi peserta didik. Di balik operasionalnya terdapat lapangan pekerjaan bagi warga, peluang usaha bagi pelaku UMKM, hingga mata rantai pasok bahan pangan yang melibatkan petani, pedagang, dan pemasok lokal.
“Kalau ada masalah di SPPG, perbaiki sistemnya—bukan tutup SPPG-nya. Jangan sampai solusi yang ditawarkan justru menghilangkan lapangan kerja, memukul UMKM lokal, dan belum tentu memberikan jaminan higienitas yang lebih baik,” tegas Johandri di Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (10/9/2026).
Jangan Ganti Masalah dengan Masalah Baru
Ia menilai wacana menyerahkan seluruh penyediaan makanan kepada kantin sekolah perlu dikaji secara objektif. Sebab, tidak semua kantin memiliki kapasitas produksi, tenaga kerja, peralatan, maupun standar keamanan pangan untuk melayani ribuan porsi makanan setiap hari.
Menurutnya, kebijakan publik harus dibangun berdasarkan data dan kesiapan infrastruktur, bukan sekadar asumsi bahwa kantin otomatis lebih efektif.
Gizi Anak dan Ekonomi Lokal Dipertaruhkan
Program Makan Bergizi Gratis melalui SPPG merupakan bagian dari upaya nasional meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Karena itu, Johandri berharap pemerintah memperkuat pengawasan, memperbaiki tata kelola, dan menindak tegas bila ditemukan pelanggaran, tanpa mematikan program secara keseluruhan.
Ia juga mengajak media menghadirkan pemberitaan agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai manfaat dan tantangan SPPG.
“Jangan matikan SPPG. Benahi yang kurang, perkuat yang baik, dan pastikan manfaatnya tetap kembali kepada masyarakat,” pungkasnya.
Post Views: 75