ACEH TAMIANG — Ketua KNPI PK Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Ahmad Hendri, menilai wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dikaji secara matang dan bertahap.
Menurut Ahmad Hendri, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menjadi sistem yang lebih tepat sebagai tulang punggung penyediaan MBG, karena sejak awal dirancang untuk menangani produksi dan distribusi makanan, pemenuhan standar gizi, keamanan pangan, hingga pengawasan.
“Kantin sekolah tetap memiliki peran penting dalam mendukung pola konsumsi sehat siswa. Namun, untuk penyediaan MBG dalam skala besar, SPPG masih lebih tepat dipertahankan sebagai sistem utama,” kata Ahmad Hendri.
Ia mengatakan sekolah memiliki fungsi utama sebagai pusat pendidikan. Guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan seharusnya dapat berkonsentrasi pada proses belajar mengajar, pembinaan karakter, peningkatan mutu akademik, serta pelayanan pendidikan.
Pelibatan sekolah dalam pengelolaan makanan berskala besar, kata dia, harus mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia, fasilitas dapur, sanitasi, pengadaan bahan baku, pengawasan mutu, hingga aspek administrasi dan pertanggungjawaban.
Tak Sekadar Memasak dan Membagikan Makanan
Ahmad Hendri menekankan bahwa pelaksanaan MBG bukan sekadar persoalan memasak dan membagikan makanan kepada siswa.
Di dalamnya terdapat sejumlah aspek yang harus dipastikan, mulai dari kecukupan gizi, keamanan pangan, ketepatan waktu distribusi, jumlah porsi, kualitas bahan baku, higiene dapur, hingga pencatatan dan evaluasi.
Sementara itu, kondisi dan kapasitas kantin di setiap sekolah tidak seragam. Karena itu, penerapan skema yang terlalu cepat dikhawatirkan menimbulkan kesenjangan kualitas layanan antarsekolah.
“Pelibatan kantin sekolah sebaiknya menjadi bagian pendukung setelah melalui standar, verifikasi, dan uji kesiapan yang jelas,” ujarnya.
SPPG Dinilai Berdampak pada Proses Belajar
Dari sisi pendidikan, Ahmad Hendri menilai keberadaan MBG memiliki tujuan penting untuk membantu siswa mengikuti proses pembelajaran dalam kondisi yang lebih baik.
Ia menyebut evaluasi Kemendikdasmen terhadap lebih dari 1,2 juta murid menunjukkan adanya penurunan gangguan belajar akibat lapar yang lebih besar pada sekolah penerima MBG dibandingkan sekolah yang belum menerima program.
Menurut dia, capaian program secara nasional juga semestinya menjadi pertimbangan untuk memperkuat sistem yang sudah berjalan, sembari terus melakukan evaluasi terhadap berbagai kekurangannya.
“Program yang sudah berjalan jangan buru-buru diubah tanpa kajian. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki kekurangan dan memastikan kualitas pelaksanaannya semakin baik,” katanya.
MBG Bisa Gerakkan Ekonomi Lokal
Selain aspek gizi dan pendidikan, Ahmad Hendri melihat SPPG memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.
Operasional SPPG membutuhkan berbagai kebutuhan pangan dan jasa, mulai dari beras, sayuran, telur, ikan, daging, buah, bumbu, tenaga kerja, distribusi hingga jasa pendukung lainnya.
Rantai pasok tersebut, menurut dia, dapat diarahkan agar semakin banyak menyerap produk petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM lokal.
“MBG bukan hanya berbicara tentang pemenuhan gizi anak. Jika rantai pasoknya dibangun dengan baik, program ini juga bisa menjadi penggerak ekonomi rakyat,” ujarnya.
Karena itu, Ahmad Hendri mendorong adanya pembagian peran yang jelas dan proporsional. SPPG tetap menjadi tulang punggung penyediaan MBG, sekolah fokus pada pendidikan, sementara kantin dapat diperkuat sebagai pendukung pangan sehat dan edukasi gizi.
Ia menilai setiap perubahan kebijakan sebaiknya didahului kajian akademik, uji kesiapan, serta evaluasi terhadap dampaknya terhadap kualitas makanan dan proses pembelajaran.
“Yang sudah berjalan baik kita perkuat. Sekolah biarkan fokus mendidik anak-anak, SPPG fokus memastikan makanan bergizi, aman, dan terukur. Dengan pembagian tugas yang jelas, tujuan MBG akan lebih mudah tercapai,” pungkas Ahmad Hendri.
