ACEH TAMIANG — Ada satu pertanyaan penting yang seharusnya mengiringi pembangunan kembali sekolah-sekolah di Aceh Tamiang: setelah gedung berdiri, ruang kelas kembali beratap, dan halaman sekolah kembali bisa digunakan, apakah pendidikan benar-benar telah pulih?
Pertanyaan itu penting karena revitalisasi sekolah tahun 2026 bukan sekadar proyek memperbaiki bangunan. Ia lahir dari luka yang ditinggalkan bencana banjir dan longsor akhir November 2025. Lumpur memang dapat dibersihkan, dinding dapat dicat ulang, atap dapat diganti. Tetapi trauma anak-anak, kehilangan ruang belajar, serta ketertinggalan pembelajaran membutuhkan pekerjaan yang jauh lebih panjang.
Karena itu, ketika pemerintah mengalokasikan sekitar Rp192 miliar untuk merevitalisasi 254 satuan pendidikan, publik patut melihat program tersebut bukan semata sebagai proyek infrastruktur, melainkan sebagai investasi masa depan generasi Aceh Tamiang.
Data program menunjukkan, dari 254 sekolah tersebut terdapat 119 TK/PAUD dengan alokasi sekitar Rp47,3 miliar, 116 SD sekitar Rp109,7 miliar, dan 19 SMP sekitar Rp34,9 miliar. Totalnya mendekati Rp192 miliar.
Angka itu besar. Tetapi ukuran keberhasilannya tidak boleh berhenti pada besarnya anggaran.
Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah apakah anak-anak kembali belajar dalam ruang yang aman, sehat, nyaman dan bermartabat.
Dari Sekolah yang Rusak, Menuju Pendidikan yang Pulih
Banjir besar yang menerjang Aceh Tamiang telah memperlihatkan betapa rapuhnya infrastruktur pendidikan ketika berhadapan dengan bencana. Sejumlah sekolah mengalami kerusakan berat, sementara proses belajar harus bertahan dengan ruang darurat dan fasilitas seadanya.
Kisah SLBN Pembina Aceh Tamiang menjadi salah satu gambaran nyata. Sekolah tersebut sempat tertutup lumpur, bahkan ketinggian air dilaporkan mencapai lebih dari tiga meter. Proses pembelajaran tetap berjalan dengan memanfaatkan ruang kelas darurat, gedung keterampilan dan mushala sembari revitalisasi dikebut.
Di titik inilah revitalisasi memiliki makna yang lebih besar.
Ia bukan sekadar mengembalikan apa yang telah hilang. Pemerintah seharusnya menggunakan momentum ini untuk membangun sekolah yang lebih kuat menghadapi bencana, lebih ramah terhadap anak, lebih inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus, serta lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan masa depan.
Jangan sampai sekolah dibangun kembali dengan cara lama, tetapi kemudian menghadapi persoalan lama yang sama.
Masih Ada Sekolah yang Menunggu
Namun optimisme tersebut harus berjalan beriringan dengan kejujuran terhadap pekerjaan rumah yang masih tersisa.
Data terbaru yang menjadi dasar program menunjukkan masih terdapat sekolah terdampak bencana yang belum tersentuh revitalisasi. Di antaranya 5 TK, 7 SD—termasuk 2 sekolah yang membutuhkan relokasi dan pembangunan baru—serta 26 SMP.
Artinya, pekerjaan belum selesai.
Bahkan, jika satu sekolah saja masih harus mengandalkan ruang belajar yang tidak memadai, maka cerita pemulihan pendidikan belum sepenuhnya tuntas.
Pemerintah daerah perlu memastikan sekolah-sekolah yang belum masuk tahap revitalisasi tidak berubah menjadi daftar tunggu tanpa kepastian. Harus ada peta jalan yang jelas: kapan dibangun, dari sumber anggaran mana, bagaimana status lahannya, dan siapa yang bertanggung jawab mengawalnya.
Publik berhak mengetahui itu.
Sebab dalam pembangunan pendidikan, ketidakjelasan waktu sering kali menjadi bentuk lain dari ketidakpastian masa depan anak-anak.
Revitalisasi Tidak Boleh Menjadi Proyek Biasa
Ada hal lain yang tidak kalah penting: kualitas pekerjaan.
Dengan nilai anggaran mencapai ratusan miliar rupiah, program revitalisasi harus dikawal dengan prinsip tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel.
Pemerintah daerah telah menegaskan pentingnya kualitas pembangunan dan keberlangsungan proses belajar selama pekerjaan berlangsung. Prinsip itu harus diterjemahkan sampai ke lapangan.
Jangan ada sekolah yang baru selesai direnovasi tetapi kembali bermasalah beberapa tahun kemudian.
Jangan pula ada bangunan yang secara fisik tampak megah, tetapi tidak menjawab kebutuhan peserta didik.
Sekolah bukan hanya tembok.
Sekolah adalah ruang tumbuh.
Karena itu, desain bangunan harus memperhatikan keselamatan, sanitasi, akses air bersih, ventilasi, ruang belajar, fasilitas bagi anak berkebutuhan khusus, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, teknologi pembelajaran, hingga lingkungan sekolah yang sehat.
Pemulihan pendidikan Aceh Tamiang juga tidak berhenti pada PAUD, SD dan SMP.
Data program revitalisasi tingkat pendidikan menengah mencatat 20 sekolah memperoleh anggaran dengan total sekitar Rp48 miliar, terdiri dari 10 SMA, 9 SMK dan 1 SLB.
Jika angka tersebut ditempatkan berdampingan dengan program revitalisasi 254 sekolah pada jenjang PAUD hingga SMP, maka terdapat sedikitnya 274 satuan pendidikan yang menjadi bagian dari agenda besar pemulihan dan penguatan infrastruktur pendidikan tahun 2026, dengan nilai anggaran sekitar Rp240 miliar berdasarkan angka yang tersedia.
Ini menunjukkan bahwa revitalisasi pendidikan Aceh Tamiang memiliki skala yang jauh lebih besar daripada sekadar pembangunan kembali sejumlah sekolah pascabencana.
Ia adalah kesempatan untuk melakukan lompatan kualitas pendidikan.
Dan lompatan itu harus terasa sampai ke ruang kelas.
Bangunan Baru Harus Diikuti Guru yang Lebih Kuat
Kita juga harus berhati-hati terhadap cara pandang yang terlalu menitikberatkan pada infrastruktur.
Sekolah yang bagus tidak otomatis melahirkan pendidikan yang bagus.
Gedung hanyalah wadah.
Yang menghidupkan pendidikan adalah guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, kurikulum, budaya belajar, dukungan keluarga, serta lingkungan sosial yang sehat.
Karena itu, setelah pembangunan fisik selesai, pemerintah perlu memastikan revitalisasi diikuti dengan penguatan kapasitas guru, literasi, numerasi, teknologi pendidikan, pembelajaran yang relevan, serta penguatan karakter peserta didik.
Langkah seperti Gerakan Mengaji Sebelum Belajar yang diluncurkan bersamaan dengan program revitalisasi dapat menjadi bagian dari upaya membangun keseimbangan antara kecerdasan akademik dan pembentukan karakter. Namun program semacam ini juga harus dijaga agar tidak berhenti sebagai simbol seremonial. Ia harus hadir dalam budaya sekolah sehari-hari.
Masyarakat Tidak Boleh Hanya Menjadi Penonton
Pendidikan terlalu penting jika hanya diserahkan kepada pemerintah.
Tokoh agama, guru, orang tua, komite sekolah, pemuda, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga media memiliki peran untuk memastikan revitalisasi benar-benar menghasilkan perubahan.
Masyarakat perlu mengawasi kualitas pembangunan.
Orang tua perlu memastikan anak-anak kembali memiliki semangat belajar.
Guru harus menjadi penggerak pemulihan.
Tokoh agama dapat memperkuat karakter.
Dan pemerintah harus membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik.
Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah. Sebaliknya, transparansi adalah cara terbaik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program bernilai ratusan miliar rupiah.
Momentum Kebangkitan
Pemerintah pusat sendiri menempatkan revitalisasi sekolah terdampak bencana sebagai bagian penting dari pemulihan layanan pendidikan. Pada 2026, Aceh mendapat program revitalisasi dalam skala provinsi sebanyak 2.298 sekolah dengan nilai sekitar Rp2,32 triliun.
Aceh Tamiang mendapatkan bagian penting dari agenda besar tersebut.
Maka kesempatan ini jangan disia-siakan.
Revitalisasi harus menjadi titik balik.
Dari sekolah yang sebelumnya terendam banjir menjadi sekolah yang lebih tangguh.
Dari ruang belajar yang rusak menjadi ruang yang memberi rasa aman.
Dari keterbatasan menjadi kesempatan.
Dan dari pemulihan fisik menuju pembenahan mutu pendidikan secara menyeluruh.
Sebab yang sedang dibangun hari ini sesungguhnya bukan hanya gedung sekolah.
Yang sedang dibangun adalah tempat lahirnya generasi Aceh Tamiang berikutnya.
Karena itu, setiap rupiah anggaran harus kembali kepada kepentingan anak-anak.
Setiap bangunan harus memiliki kualitas.
Setiap sekolah yang rusak harus memiliki kepastian pemulihan.
Dan setiap kebijakan pendidikan harus berujung pada satu tujuan yang sama:
memastikan tidak ada satu pun anak Aceh Tamiang yang kehilangan masa depannya hanya karena sekolahnya pernah dihantam bencana.
Jika itu mampu diwujudkan, maka revitalisasi 2026 tidak sekadar menjadi proyek pembangunan.
Ia akan tercatat sebagai salah satu tonggak kebangkitan pendidikan Aceh Tamiang.
