SATUKATA.NET | ACEH TAMIANG — Dua tahun kedepan, Pusat Unggulan Perkebunan Lestari (PUPL) Kabupaten Aceh Tamiang menargetkan 90 persen petani kelapa sawit swadaya sudah mengantungi sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Sebagai upaya mencapai target tersebut, PUPL memperbanyak jumlah kelompok tani untuk dibina menjadi petani swadaya tersertifikasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris PUPL, Izzudin Idris ketika melakukan temu ramah dengan sejumlah media di Kantor PUPL Aceh Tamiang yang berada di Komplek Perkantoran Bupati setempat, Senin (27/11/2023) sore.
Izzudin menjelaskan bahwa baru – baru ini PUPL bersama sejumlah pihak telah berhasil mengantarkan 1.800 petani kelapa sawit swadaya di Aceh Tamiang menerima dua sertifikat ISPO dan RSPO.
Hingga saat ini sambungnya secara keseluruhan, PUPL telah memberikan pendampingan serta pelatihan kepada 2.724 petani.
“Alhamdulillah dari pendampingan dan pelatihan, 2.205 petani berhasil mendapatkan ISPO dan RSPO. Dan itu menambah jumlah petani di Aceh Tamiang yang bersertifikat,” ujar Izzudin.
Izuddin sampaikan dengan banyaknya petani menerima sertifikat ISPO dan RSPO menandakan perkebunan swadaya petani sawit Aceh Tamiang sudah diakui mutu dan kualitasnya, baik skala nasional maupun skala internasional.
Kemudian Izuddin menjabarkan ribuan petani yang telah menerima sertifikat ini tergabung dalam lima kelompok tani, masing-masinf Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Tenggulun Lestari (Pesatri), Koperasi Tamiang Sawita Lestari (KTSL), Koperasi Sawit Muda Sedia (Samuda), Koperasi Palm Lestari Tamiang (PLT), serta Koperasi Bumi Sawita Tamiang (BST).
“Sertifikat ISPO dan RSPO memberikan banyak manfaat bagi petani kelapa sawit swadaya di Aceh Tamiang,” ungkap Izuddin.
Karena menurutnya melalui pogram ini memberikan peningkatan pengetahuan budidaya serta akan memberikan peningkatan produksi, dan mendorong peningkatan harga, serta pendapatan tambahan melalui premium fee RSPO setiap tahunnya.
“Premium fee ini terbilang besar, kemarin mencapai Rp 800 juta, dan sepertinya tahun ini angkanya bertambah,” harap Izuddin.
Ada beberapa alasan mengapa PUPL fokus terhadap petani kelapa sawit swadaya. Di antaranya komoditas ini merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat.
Tercatat, saat ini kurang lebih 11 ribu kepala keluarga menggantungkan kehidupannya dari komoditas tersebut.
“Artinya, 20 persen masyarakat Aceh Tamiang menggantungkan hidupnya dari perkebunan kelapa sawit,” sebutnya.
Menurutnya ada tiga program yang diberikan PUPL untuk para petani swadaya. Yakni pelatihan mengenai produksi, perlindungan, dan jangkauan.
Ke depan, jumlah kelompok tani yang masih berjumlah lima akan ditambah menjadi sembilan. Penambahan ini untuk memaksimalkan target PUPL menjangkau 90 persen petani swadaya tersertifikasi ISPO dan RSPO.
“Untuk tahun depan, kami sudah memulai dengan pemetaan lahan seluas 3.300 bidang tanah,” ungkap Izudin didampingi sejumlah pengurus dan rekanan dari kelompok tani.
Petani PSR Aceh Tamiang Memenuhi Syarat ISPO–RSPO
Pada kesempatan tersebut Izuddin juga menyampaikan bahwa petani yang tergabung dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sudah memenuhui syarat menuju sertifikasi ISPO dan RSPO.
“Kalau kami kaji syarat menjadi peserta program PSR, dan mendapatkan sertifikat ISPO-RSPO hampir sama. Kalau petani PSR syaratnya separuh sudah terpenuhi,” sebutnya.
Izuddin memaparkan, syarat menuju ISPO-RSPO lumayan panjang di antaranya, petani harus tergabung dalam kelompok/koperasi, lahan di luar kawasan, punya legalitas (SHM/Akte tanah), mengikuti pelatihan GAP, memiliki catatan petani, punya STDB dan SPPL dan beberapa kali pelatihan.
Selama ini PUPL yang berdiri sejak 2019 ini terus mendorongan petani swadaya di daerah itu bergabung dalam wadah koperasi baik pelaksana program PSR maupun koperasi binaan PUPL.
“Kami dari PUPL bersedia kalau diminta untuk mendampingi petani PSR dari melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan lahan hingga ada audit lapangan nantinya, sebagai syarat mendapatkan sertifikasi ISPO dulu,” ujar Izuddin.
Sebelumnya Ketua PUPL Aceh Tamiang, Muhammad Yunus menceritakan secara singkat perjalanan lembaga bentukan pemda tersebut. PUPL, kata dia dibentuk sejak 2019 dengan pola kolaborasi terdiri dari unsur pemerintah, aktivis, asosiasi pekebun, perusahaan lokal, pihak swasta dan LSM.
Menurutnya PUPL Aceh Tamiang mulai melakukan program pendampingan petani swadaya tahun 2020. Saat ini petani binaan PUPL tergabung dalam empat koperasi dan satu kelompok tani. Pada 2022 PUPL berhasil meloloskan satu kelompok petani (Poktan) “Pesatri Tenggulun” mendapatkan sertifikat ISPO-RSPO dengan luasan lahan 600 hektare dan jumlah petani 372 orang.
“Artinya Pesatri menjadi kelompok petani swadaya pertama di Provinsi Aceh yang mendapatkan sertifikasi ganda ISPO-RSPO,” ujarnya.
Kemudian pada 2023 PUPL kembali melakukan sertifikasi terhadap 1.829 orang petani yang bernaung di empat koperasi.
“Jika jumlah itu ditambah dengan Poktan Pesatri maka kami optimis akhir 2023 Aceh Tamiang akan memiliki sebanyak 2.201 petani bersertifikat ISPO & RSPO dengan luas areal sekitar 3.000 hektare,” ulasnya.
Hal itu terbukti , pada 22 November 2023 perwakilan dari empat koperasi dan kelompok petani binaan PUPL Aceh Tamiang diundang pada acara peluncuran peta jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB) Aceh dan apresiasi keberhasial sertifikat RSPO dan ISPO 2.200 petani sawit swadaya dari Provinsi Aceh di Hotel Mulia Jakarta.
Acara tersebut juga dihadiri Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Kadis Pertanian dan Perkebunan. Sementara unsur pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang diundang yakni Pj Bupati Meurah Budiman, Kepala Bappeda, Kabid SDA Bappeda, Kepala Distanbunak dan Kabid Perkebunan serta Kaban Pelaksana PUPL Aceh Tamiang.
“Tahun depan (2024-2025) target ISPO-RSPO yang sedang berjalan sekitar 3.300 petani. Saat ini sedang tahap pengukuran lahan, sosialisasi dan pemetaan lahan. Bila diperlukan PUPL siap melibatkan koperasi PSR,” pungkasnya.
