BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), akan menyurati Presiden Prabowo Subianto guna mendorong pemanfaatan cadangan minyak dan gas (migas) Blok Andaman sebagai penggerak hilirisasi industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Langkah tersebut merupakan hasil rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (25/6/2026). Rapat turut dihadiri jajaran pemerintah daerah, akademisi, pakar migas, serta perwakilan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).
Hilirisasi di KEK Arun dinilai sejalan dengan Program Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Salah satu proyek prioritas Presiden Prabowo adalah pengembangan KEK Arun Lhokseumawe sebagai pusat pertumbuhan industri berbasis energi.
Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, menilai langkah Mualem menyurati Presiden merupakan keputusan strategis untuk memperkuat posisi Aceh dalam pemanfaatan sumber daya migas. Menurutnya, gas dan kondensat dari Blok Andaman memiliki potensi besar untuk mendukung berbagai industri hilir.
Selain untuk kebutuhan listrik, gas dari Blok Andaman dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi metanol dan hidrogen. Metanol sendiri menjadi komponen penting dalam program biodiesel nasional berbasis kelapa sawit. Sementara kondensat dapat diolah menjadi nafta, kerosin, dan bahan bakar minyak yang berpotensi mendorong pembangunan kilang (refinery).
“Jika berbagai industri tersebut berkembang, dampaknya akan sangat besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi Aceh,” ujar Jasman.
Rapat juga menyepakati pentingnya alokasi kuota gas bagi Aceh dari produksi Blok Andaman. Selain itu, Pemerintah Aceh akan mengundang Mubadala Energy dan SKK Migas untuk memaparkan secara langsung rencana pengembangan lapangan gas di wilayah tersebut.
Akademisi USK, Prof. Dr. Izarul Machdar, menilai pertemuan tersebut diperlukan agar Pemerintah Aceh memperoleh gambaran detail mengenai skema pengembangan migas yang akan dijalankan.
Dalam rapat terungkap bahwa Pemerintah Aceh hingga kini belum menerima dokumen resmi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman. Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, mengatakan informasi yang dimiliki saat ini hanya berasal dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Hal senada disampaikan Kepala BPMA, Nasri Djalal. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyurati SKK Migas untuk memperoleh dokumen PoD, namun hingga kini belum mendapat tanggapan.
Menutup rapat, Sekda Aceh M. Nasir Syamaun menyimpulkan dua keputusan utama, yakni menyurati Presiden Prabowo agar migas Blok Andaman menjadi penggerak hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe, serta mengundang Mubadala Energy dan SKK Migas ke Aceh guna membahas rencana pengembangan secara komprehensif.
Usai rapat, Nasir langsung meminta Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh, Zaini, untuk menyiapkan konsep surat kepada Presiden sesuai hasil kesepakatan rapat.
