Gubernur Aceh mengikuti rapat kerja didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA., Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) terkait.
Rapat kerja dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Bima meminta para gubernur terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan, serta menghadirkan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan pembangunan melalui inovasi, kolaborasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, para gubernur juga membahas sejumlah isu strategis, di antaranya penguatan UMKM, optimalisasi pendapatan asli daerah, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) APPSI yang membahas agenda kelembagaan organisasi.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan, APPSI merupakan forum strategis untuk memperkuat komunikasi, menyelaraskan kebijakan, dan membangun kolaborasi antarpemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan nasional.
“Forum ini menjadi wadah untuk bertukar pengalaman, memperkuat sinergi, dan merumuskan langkah bersama dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin mempercepat terwujudnya pembangunan yang merata dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Muzakir Manaf.
Menurut Gubernur, Pemerintah Aceh akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya agar berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus mendorong peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Keikutsertaan Pemerintah Aceh dalam Rapat Kerja APPSI merupakan wujud komitmen untuk terus memperkuat kerja sama antardaerah, mendukung agenda strategis nasional, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Post Views: 47