JAKARTA — Pasca terjadinya kasus dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa di Berastagi, Direktur Ekologika Berdaya, Robi Prastio, S.E., mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Robi menegaskan bahwa Ekologika Berdaya mendukung tujuan MBG dalam meningkatkan pemenuhan gizi anak Indonesia. Namun, mekanisme pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar lebih efektif, efisien, transparan, tepat sasaran, serta yang paling utama menjamin keamanan pangan bagi penerima manfaat.
Dorong Mekanisme Bantuan Tunai
Direktur Ekologika Berdaya mendorong pemerintah untuk mengkaji alternatif pemberian bantuan dalam bentuk uang tunai kepada penerima manfaat, dengan sistem pengawasan dan standar gizi yang jelas.
Menurut Robi, bantuan tunai dapat diberikan kepada siswa atau keluarga penerima melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah, sementara standar menu dan kebutuhan gizi tetap ditentukan oleh ahli gizi.
Pihak sekolah dapat dilibatkan sebagai bagian dari sistem pengawasan. Setiap hari, sekolah dapat memberikan informasi atau rekomendasi menu sesuai standar gizi yang telah ditetapkan sehingga bantuan tersebut tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi siswa.
“Kami mendorong pemerintah mengkaji mekanisme bantuan tunai kepada penerima manfaat. Bukan berarti uang tersebut digunakan tanpa aturan. Standar gizi tetap harus ditentukan oleh ahli gizi, dan sekolah dapat menjadi bagian dari pengawasan agar kebutuhan gizi anak tetap terpenuhi.”
Menurut Robi, mekanisme bantuan tunai juga berpotensi memberikan ruang yang lebih besar kepada keluarga dan masyarakat setempat untuk memperoleh bahan pangan dari petani, nelayan, pedagang, dan pelaku UMKM lokal.
Dengan demikian, selain memenuhi kebutuhan gizi siswa, program juga dapat memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat di sekitar sekolah.
Harus Melalui Kajian dan Uji Coba
Ekologika Berdaya tidak meminta pemerintah mengubah mekanisme MBG secara terburu-buru. Pemerintah perlu melakukan kajian akademik, uji coba terbatas, serta evaluasi yang terukur sebelum menerapkan mekanisme baru secara luas.
Beberapa indikator yang perlu dibandingkan antara mekanisme saat ini dan alternatif bantuan tunai antara lain:
* Efektivitas penggunaan anggaran;
* Kualitas dan kecukupan gizi;
* Keamanan pangan;
* Ketepatan sasaran;
* Transparansi penggunaan anggaran;
* Pengawasan dan akuntabilitas;
* Dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal;
* Kepuasan siswa dan orang tua.
“Kami tidak mengatakan bahwa bantuan tunai pasti menjadi satu-satunya solusi. Tetapi setelah muncul persoalan di lapangan, pemerintah harus berani menguji berbagai alternatif. Jika mekanisme bantuan tunai ternyata lebih efektif, aman, dan mampu meningkatkan kualitas gizi anak, mengapa tidak dikaji?”
Robi juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kasus dugaan keracunan di Berastagi, termasuk rantai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, distribusi, hingga makanan dikonsumsi oleh siswa.
“Kasus ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem. Jangan sampai tujuan baik untuk memberikan makanan bergizi justru menghadirkan risiko bagi anak-anak. Keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama,” ujar Robi.
Ekologika Berdaya berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan ahli gizi, sekolah, orang tua, pemerintah daerah, pelaku usaha pangan, petani, nelayan, pedagang, serta masyarakat sipil untuk menemukan mekanisme MBG yang paling efektif dan aman.
