BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), memastikan Aceh tengah memasuki babak baru dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Hilirisasi migas dari kawasan Blok Andaman dipastikan akan berjalan, membuka peluang besar bagi lahirnya industri baru sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Aceh di masa depan.
“Gas alam kita sangat melimpah. Sekarang saatnya Aceh mempersiapkan diri dengan matang. Lampu hijau untuk hilirisasi sudah kita dapatkan,” ujar Mualem di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Bagi Mualem, kekayaan migas Andaman tidak boleh hanya dipandang sebagai sumber pendapatan daerah. Lebih dari itu, potensi tersebut harus menjadi mesin penggerak transformasi ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aceh.
“Kalau hanya bicara pembagian hasil dalam bentuk rupiah, manfaatnya akan terbatas. Yang kita inginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengembangan SDM, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Aceh,” tegasnya.
Pernyataan Gubernur disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, yang menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh telah beberapa kali membahas strategi hilirisasi dalam rapat-rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun.
Kawasan Andaman sendiri memiliki enam blok migas utama, yakni Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman. Tahap awal pengembangan akan dimulai dari Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman yang dikelola Mubadala Energy.
“Proyek ini menjadi titik awal dimulainya proses hilirisasi migas di Aceh,” kata Nurlis.
Pemerintah Aceh menargetkan KEK Arun Lhokseumawe menjadi pusat hilirisasi migas. Langkah tersebut sejalan dengan Program Strategis Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029, di mana pengembangan KEK Arun menjadi salah satu proyek prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
Potensi yang dimiliki pun sangat besar. Dari produksi sekitar 300 MMSCFD gas di Lapangan Tengkulo, baru 160 MMSCFD yang telah memiliki komitmen penjualan melalui Gas Sale Agreement (GSA) dengan PLN. Sisanya membuka ruang luas bagi lahirnya berbagai industri baru.
Gas alam tersebut dapat diolah menjadi metanol dan hidrogen, yang sangat dibutuhkan industri energi, termasuk program biodiesel nasional berbasis kelapa sawit. Sementara produksi sekitar 7.500 barel kondensat per hari berpotensi menghasilkan nafta, kerosin, hingga gasoline, yang menjadi bahan baku industri petrokimia, pabrik cat, hingga kilang minyak.
“Di sinilah nilai tambah tercipta. Hilirisasi akan melahirkan industri, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan perekonomian Aceh secara menyeluruh,” jelas Nurlis.
Namun, keberhasilan hilirisasi tidak hanya bergantung pada investasi dan infrastruktur. Pemerintah Aceh juga menaruh perhatian besar pada kesiapan SDM agar masyarakat Aceh menjadi pelaku utama dalam industri tersebut.
Karena itu, Pemerintah Aceh berharap Mubadala Energy ikut berkontribusi dalam peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keahlian.
“Itulah sebabnya Gubernur Mualem menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan kolaborasi semua pihak agar momentum besar ini benar-benar membawa manfaat sebesar-besarnya bagi Aceh,” tutup Nurlis.
