
(Oleh: R. HAIDAR ALWI – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB)
Jakarta — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan langkah awal yang positif melalui penyelesaian kendala penyediaan obat di Koperasi Merah Putih, pengawalan percepatan peningkatan kelas rumah sakit daerah, serta dialog dengan kelompok buruh.
Dalam masa jabatan yang baru berjalan sejak 1 Oktober 2026, langkah tersebut memperlihatkan arah kepemimpinan yang menempatkan koordinasi lintas lembaga sebagai jalan menyelesaikan hambatan program Presiden.
Hasil awal paling konkret terlihat dalam rapat yang dipimpin Listyo pada 15 Oktober mengenai penyediaan obat bebas dan obat bebas terbatas di gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Berdasarkan laporan resmi KSP, koordinasi bersama Kementerian Kesehatan, BPOM, dan pihak terkait menghasilkan kesepakatan skema distribusi serta penjualan obat.

Penyelesaian ini menjadi langkah penting untuk membuka alternatif akses obat bagi masyarakat, terutama di wilayah yang belum memiliki apotek atau klinik.
Kesepakatan tersebut memberi dasar bagi pelaksanaan program. Pengawalan berikutnya perlu memastikan kesiapan pengelola, kelancaran pasokan, dan kepatuhan terhadap ketentuan penjualan obat.
Keberhasilan koordinasi akan semakin kuat ketika masyarakat dapat memperoleh obat secara aman dan mudah melalui gerai yang telah siap melayani.
Pada sektor pelayanan kesehatan, Listyo juga memimpin rapat percepatan peningkatan RSUD kelas D dan D Pratama menjadi kelas C pada 15 Oktober.
Pembahasan mencakup kendala anggaran, kebutuhan material, kondisi sosial dan geografis, serta keamanan.
KSP turut merencanakan penyusunan jadwal dan verifikasi lapangan untuk memastikan laporan pembangunan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Langkah ini menunjukkan perhatian terhadap persoalan yang menentukan kelancaran pelaksanaan program.
Pengawalannya dapat diperkuat dengan penanggung jawab dan tenggat penyelesaian untuk setiap hambatan, disertai pemantauan kesiapan tenaga kesehatan, peralatan, dan operasional.
Dengan demikian, penyelesaian pembangunan berjalan bersama peningkatan kemampuan rumah sakit melayani masyarakat.
Kemampuan membangun komunikasi juga terlihat ketika Listyo menerima 13 perwakilan kelompok buruh pada 6 Oktober.
Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan pelaksanaan perlindungan pekerja, peningkatan produktivitas, dan perbaikan iklim investasi.
Akses dialog ini merupakan modal bagi KSP untuk menjembatani aspirasi pekerja dengan tindak lanjut pemerintah.
Kepercayaan yang terbangun melalui dialog perlu dijaga dengan kepastian tindak lanjut. Aspirasi yang membutuhkan penanganan lintas kementerian dapat dipetakan, diteruskan kepada pihak yang berwenang, dan dipantau penyelesaiannya.
Pendekatan tersebut akan memperkuat peran KSP sebagai penghubung antara persoalan masyarakat dan keputusan pemerintah.
Dalam penanganan karhutla, Listyo telah menyampaikan arahan Presiden mengenai sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat, termasuk operasi pemadaman darat dan udara serta penguatan pencegahan.
Kontribusi KSP dapat semakin diperkuat melalui pemantauan hambatan lapangan, percepatan keputusan lintas lembaga, dan pelaporan perkembangan yang terukur kepada Presiden.
Masa jabatan yang masih singkat memberikan batas yang jelas bagi penilaian. Bukti publik hingga 18 Oktober 2026 menunjukkan kegiatan substantif dan hasil koordinasi awal, sementara dampak luasnya masih membutuhkan pembuktian.
Karena itu, langkah yang telah dimulai layak mendapat dukungan sekaligus masukan agar pelaksanaannya semakin efektif.
Penguatan pencatatan masalah, keputusan, penanggung jawab, tenggat, dan bukti penyelesaian akan membantu Listyo menjalankan mandat pengendalian program prioritas.
Sistem kerja tersebut juga memungkinkan Presiden memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai program yang berjalan, hambatan yang tersisa, dan tindakan koreksi yang dibutuhkan.
Listyo Sigit telah membangun pijakan awal yang positif. Konsistensi mengawal keputusan hingga terlaksana akan menentukan kekuatan kepemimpinannya di KSP dan memastikan program Presiden menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.




Tinggalkan Balasan