ACEH TAMIANG — Jalan rusak pascabanjir bandang menjadi keluhan utama warga Kampung Tupah, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, saat Anggota DPRK Aceh Tamiang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ishak Ibrahim, menggelar reses perdana, Minggu (13/9/2026).
Banjir bandang yang menerjang wilayah itu pada akhir November 2025 disebut merusak lapisan aspal jalan utama kampung. Sementara akses menuju empat dusun lainnya masih berupa tanah dan bebatuan.
Datok Penghulu Kampung Tupah, Zulfitra, mengatakan kondisi tersebut membuat mobilitas warga terganggu. Saat hujan, jalan berubah menjadi lumpur dan becek. Sebaliknya, ketika kemarau, debu tebal menjadi persoalan lain bagi masyarakat.
“Kalau hujan jalanan berlumpur dan becek, kalau kering debu tebal mengganggu warga,” kata Zulfitra.
Menurut dia, keterbatasan anggaran desa membuat persoalan itu sulit diselesaikan secara cepat. Apalagi, Dana Desa saat ini juga mengalami pemotongan untuk program strategis nasional.
“Jika hanya mengandalkan Dana Desa, perbaikan satu jalan dusun saja bisa memakan waktu lima sampai enam tahun,” ujarnya.
Pemerintah Kampung Tupah, lanjut Zulfitra, telah mengajukan proposal pengaspalan ulang kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Warga kemudian meminta Ishak Ibrahim mengawal usulan tersebut agar tidak berhenti sebagai proposal.
“Kami sangat menaruh harapan besar kepada Pak Dewan untuk mengawal usulan ini di tingkat kabupaten. Ini satu-satunya harapan kampung kami,” tegasnya.
Ishak Ibrahim merespons aspirasi tersebut dengan menyatakan kesiapannya memperjuangkan perbaikan jalan Kampung Tupah. Anggota Komisi II DPRK Aceh Tamiang itu mengatakan usulan warga akan dibawa melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokkir) DPRK untuk diperjuangkan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Semua masukan ini menjadi catatan prioritas saya. Sebagai wakil rakyat dari Dapil I, saya berkomitmen mengawal usulan pengaspalan jalan Kampung Tupah di tingkat kabupaten hingga terealisasi,” ujar Ishak.
Bagi Ishak, reses bukan sekadar agenda rutin anggota DPRK. Pertemuan langsung dengan warga menjadi instrumen untuk mengidentifikasi persoalan pembangunan yang benar-benar terjadi di lapangan.
Ia menegaskan, aspirasi masyarakat harus menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah sehingga program yang dihasilkan tidak sekadar memenuhi target administratif, tetapi menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Persoalan jalan Kampung Tupah kini menunggu tindak lanjut di tingkat pemerintah daerah. Bagi warga, perbaikan akses tersebut bukan hanya soal infrastruktur, tetapi menyangkut kelancaran aktivitas dan akses ekonomi masyarakat sehari-hari.
