SURAKARTA –– Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir melantik Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta periode 2026-2031 di Hotel Sunan, Solo, Sabtu (12/9) malam.
Pelantikan tersebut memiliki makna historis tersendiri karena Kota Surakarta menjadi bagian penting dalam perjalanan lahirnya PWI. Organisasi wartawan tersebut lahir di Surakarta pada 9 Februari 1946, ketika para wartawan pejuang turut mengambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Karena itu, keberadaan PWI di Surakarta tidak hanya berkaitan dengan organisasi profesi wartawan, tetapi juga memiliki jejak sejarah perjuangan pers Indonesia.
Dalam pelantikan tersebut, Sri Hartanto resmi memimpin PWI Surakarta untuk masa bakti 2026-2031. Kepengurusan baru diharapkan mampu melanjutkan tradisi pers yang profesional sekaligus menjaga nilai-nilai perjuangan yang menjadi bagian dari sejarah PWI.
Sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat turut hadir dalam acara tersebut. Di antaranya Wali Kota Solo Respati Ardi, Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo, Kapolresta Kota Madiun Kombes Pol Catur Cahyono, Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani, serta mantan Wali Kota Solo Hadi Rudyatmo.
Hadir pula sejumlah pejabat dan tokoh mitra kerja PWI Surakarta.
Momentum pelantikan menjadi kesempatan bagi jajaran PWI Surakarta untuk memperkuat peran organisasi dalam membangun kehidupan pers yang sehat, profesional, dan bertanggung jawab.
Di kota tempat PWI dilahirkan, kepengurusan baru tersebut diharapkan tidak hanya mampu menjawab tantangan perkembangan media dan teknologi, tetapi juga tetap menjaga marwah profesi wartawan.
Sejarah mencatat, PWI lahir dari semangat para wartawan yang tidak hanya menjalankan tugas jurnalistik, tetapi juga ikut mengambil bagian dalam perjalanan bangsa. Semangat tersebut menjadi warisan yang perlu terus dirawat oleh generasi wartawan berikutnya.
Dengan kepengurusan baru periode 2026-2031, PWI Surakarta diharapkan semakin hadir sebagai rumah profesi wartawan sekaligus mitra strategis pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun daerah melalui informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
