Oleh: R. HAIDAR ALWI – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Dari emas yang tersimpan di perut bumi hingga nikel yang menjadi bahan penting bagi industri baterai kendaraan listrik, kekayaan tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk membangun perekonomian yang lebih kuat. Tantangannya adalah memastikan kekayaan alam itu tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan atau angka pertumbuhan bagi negara, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.
Arah pembangunan yang ditempuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan ruang bagi tujuan tersebut. Hilirisasi, penguatan industri dalam negeri, dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam merupakan langkah penting agar Indonesia tidak terus bergantung pada penjualan komoditas mentah. Kebijakan ini patut diapresiasi karena mendorong Indonesia mengambil peran lebih besar dalam rantai industri global.
Namun, keberhasilan pembangunan pertambangan perlu diukur lebih luas daripada nilai produksi dan besarnya investasi. Kita juga perlu melihat berapa banyak tenaga kerja yang terserap, berapa besar peluang usaha yang tercipta, bagaimana penerimaan negara dimanfaatkan, serta apakah masyarakat di sekitar wilayah pertambangan mengalami peningkatan kualitas hidup.
Hilirisasi emas dan nilai tambah bagi Indonesia
Pertambangan emas merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi penting bagi perekonomian nasional. Emas memiliki nilai ekonomi tinggi dan digunakan dalam berbagai kebutuhan, mulai dari investasi hingga industri. Karena itu, kemampuan mengolah dan memurnikan emas di dalam negeri menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian industri nasional.
Salah satu bukti konkret arah tersebut adalah peresmian fasilitas Precious Metal Refinerymilik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Maret 2025. Fasilitas pemurnian logam mulia ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan Indonesia dalam mengolah hasil pertambangan di dalam negeri.
Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut menegaskan keinginan agar sumber daya alam tidak sekadar dijual sebagai bahan baku, melainkan diproses di Indonesia sehingga nilai tambahnya dapat dinikmati oleh bangsa sendiri. Pesan tersebut sejalan dengan cita-cita membangun ekonomi yang lebih mandiri dan meningkatkan manfaat sumber daya alam bagi rakyat.
Langkah ini layak diapresiasi. Pembangunan fasilitas pemurnian menunjukkan bahwa hilirisasi bukan hanya gagasan di atas kertas, melainkan telah diwujudkan melalui infrastruktur industri. Kemampuan mengolah logam mulia di dalam negeri juga memperluas kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan keahlian, teknologi, dan kegiatan ekonomi yang terkait dengan industri pertambangan.
Meski demikian, manfaat hilirisasi tidak boleh berhenti pada keberadaan fasilitas pengolahan. Pemerintah dan pelaku usaha perlu terus memperkuat keterlibatan tenaga kerja Indonesia, pengembangan keahlian teknis, serta peluang bagi perusahaan lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok. Dengan demikian, nilai tambah yang tercipta dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
Kontribusi pertambangan bagi negara dan masyarakat
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan gambaran mengenai besarnya peran sektor mineral dan batu bara dalam perekonomian Indonesia. Pada 2025, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari subsektor minerba tercatat sebesar Rp135,16 triliun. Investasi subsektor ini mencapai US$6,7 miliar, sedangkan jumlah tenaga kerjanya tercatat sebanyak 685.724 orang pada Semester I 2026.
Angka-angka tersebut menunjukkan skala ekonomi pertambangan nasional. Namun, penting untuk dicatat bahwa data tersebut mencakup subsektor mineral dan batu bara secara keseluruhan, bukan sektor emas saja. Karena itu, angka tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan besarnya kontribusi tambang emas secara terpisah.
Bagi saya, data itu memperlihatkan bahwa pertambangan memiliki posisi strategis dalam mendukung penerimaan negara, investasi, dan kesempatan kerja. Pemerintah patut diapresiasi atas upaya memperbaiki tata kelola minerba agar penerimaan negara dan manfaat ekonomi tidak hanya bergantung pada peningkatan volume produksi, tetapi juga pada pengelolaan yang lebih tertib dan bernilai tambah.
Pekerjaan berikutnya adalah memastikan kontribusi tersebut semakin terasa dalam kehidupan masyarakat. Penerimaan negara perlu dikelola secara bertanggung jawab untuk mendukung pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di daerah penghasil tambang, kesempatan kerja dan peluang usaha bagi warga setempat juga harus menjadi perhatian utama.
Pertambangan akan memiliki arti lebih besar apabila kehadiran perusahaan turut mendorong berkembangnya ekonomi lokal. Usaha katering, transportasi, penyediaan barang, jasa perawatan, hingga berbagai kebutuhan operasional dapat menjadi pintu masuk bagi pengusaha daerah. Dengan pembinaan dan standar usaha yang memadai, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar tambang.
Belajar dari pengembangan industri baterai kendaraan listrik
Arah hilirisasi Indonesia tidak terbatas pada emas. Pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik memperlihatkan bagaimana sumber daya mineral dapat menjadi fondasi bagi industri yang lebih luas.
Pada 29 Juni 2025, Presiden Prabowo memulai pembangunan ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi yang melibatkan konsorsium PT Aneka Tambang Tbk, Indonesia Battery Corporation, serta mitra usaha CATL, Brunp, dan Lygend. Proyek tersebut mencakup rangkaian kegiatan mulai dari pertambangan nikel di Halmahera Timur, pengolahan bahan baku, produksi material katoda, hingga fasilitas sel baterai di Karawang.
Kementerian ESDM menjelaskan bahwa proyek tersebut dirancang memiliki kapasitas produksi sel baterai sebesar 6,9 GWh, dengan rencana peningkatan hingga 15 GWh. Pada kapasitas 15 GWh, produksi itu diperkirakan setara dengan kebutuhan baterai sekitar 250.000 hingga 300.000 mobil, menurut penjelasan pemerintah. Proyek terintegrasi tersebut juga diproyeksikan membuka sekitar 35.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung.
Angka itu merupakan kapasitas dan potensi yang direncanakan, bukan berarti seluruh kapasitas sudah beroperasi atau seluruh pekerjaan tersebut telah tercipta. Meski demikian, arah kebijakannya patut diperhatikan. Indonesia berupaya bergerak dari sekadar memiliki cadangan mineral menuju keterlibatan yang lebih besar dalam proses industri bernilai tambah.
Pengembangan industri baterai juga menunjukkan pentingnya hubungan antara pertambangan, manufaktur, teknologi, dan tenaga kerja terampil. Semakin panjang rantai nilai yang dapat dibangun di dalam negeri, semakin luas pula peluang ekonomi yang dapat dikembangkan. Namun, hasilnya tetap bergantung pada realisasi investasi, daya saing industri, kesiapan tenaga kerja, serta kemampuan perusahaan lokal untuk terlibat.
Pengalaman hilirisasi nikel dan baterai tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pengembangan industri emas. Setiap komoditas memiliki karakteristik dan kebutuhan teknologi yang berbeda, tetapi prinsip pembangunannya sama: memperkuat kemampuan domestik, menciptakan nilai tambah, dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Menjadikan masyarakat bagian dari keberhasilan pertambangan
Kita perlu memastikan bahwa masyarakat sekitar wilayah pertambangan mendapatkan perhatian sejak tahap perencanaan. Rekrutmen tenaga kerja lokal, pelatihan keterampilan, kemitraan dengan UMKM, dan program pemberdayaan masyarakat harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata daerah.
Program pemberdayaan tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan. Ukurannya adalah apakah masyarakat memperoleh kemampuan baru, apakah usaha lokal berkembang, apakah pendapatan rumah tangga membaik, dan apakah tersedia sumber penghidupan yang dapat bertahan dalam jangka panjang.
Pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan aturan, mengawasi pelaksanaannya, serta memastikan kewajiban perusahaan dipenuhi. Pelaku usaha, pada saat yang sama, perlu melihat masyarakat bukan semata-mata sebagai penerima program sosial, melainkan sebagai mitra dalam pembangunan ekonomi daerah.
Aspek lingkungan juga tidak boleh dikesampingkan. Praktik pertambangan yang baik, pengelolaan limbah, reklamasi, dan pemulihan lahan merupakan bagian dari tanggung jawab industri. Keuntungan ekonomi yang diperoleh hari ini tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan yang harus ditanggung masyarakat pada masa mendatang.
Pascatambang pun perlu direncanakan sejak awal. Ketika kegiatan produksi berakhir, masyarakat tetap membutuhkan sumber pendapatan. Pengembangan pertanian, perdagangan, jasa, dan usaha produktif lainnya dapat membantu daerah membangun ekonomi yang tidak sepenuhnya bergantung pada keberadaan tambang.
Dalam hal ini, pemerintah dan dunia usaha memiliki kepentingan yang sama. Lingkungan yang terjaga, masyarakat yang berdaya, dan kegiatan usaha yang taat aturan akan membantu menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Mengapresiasi arah pembangunan, memperkuat manfaatnya
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan hilirisasi sebagai salah satu arah penting pembangunan ekonomi nasional. Peresmian fasilitas pemurnian logam mulia di Gresik dan pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik merupakan contoh konkret upaya memperluas pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.
Langkah-langkah tersebut patut diapresiasi sebagai bagian dari ikhtiar memperkuat kemandirian industri Indonesia. Tantangan selanjutnya adalah memastikan rencana investasi benar-benar terealisasi, kapasitas industri berkembang secara kompetitif, dan manfaatnya menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Dunia usaha juga perlu mengambil bagian dalam agenda tersebut. Keberhasilan perusahaan tidak harus dipertentangkan dengan kesejahteraan rakyat. Perusahaan membutuhkan kepastian usaha, tenaga kerja yang terampil, infrastruktur yang memadai, serta lingkungan sosial yang kondusif. Masyarakat membutuhkan pekerjaan, kesempatan usaha, lingkungan yang terjaga, dan akses terhadap layanan dasar. Kebijakan yang baik dapat mempertemukan kepentingan-kepentingan itu secara adil.
Pertambangan emas, pengolahan mineral, dan pengembangan industri baterai menunjukkan bahwa sumber daya alam dapat menjadi fondasi pembangunan yang lebih besar. Namun, kekayaan alam baru benar-benar menjadi kekuatan bangsa ketika manfaatnya tidak terkonsentrasi pada satu kelompok, melainkan ikut mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Indonesia tidak cukup hanya menjadi negara yang kaya mineral. Indonesia harus mampu menjadi negara yang mengolah kekayaan itu dengan pengetahuan, teknologi, tata kelola yang baik, dan tanggung jawab sosial. Dengan arah kebijakan yang konsisten serta kemitraan yang sehat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, pertambangan dapat menjadi salah satu jalan untuk membangun ekonomi nasional yang lebih mandiri sekaligus lebih menyejahterakan rakyat.
Tinggalkan Balasan