ACEH TAMIANG — Kabupaten Aceh Tamiang kembali menoreh sejarah baru dan memantapkan posisinya sebagai salah satu kabupaten penghasil kelapa sawit di Indonesia dan satu-satunya kabupaten di provinsi Aceh yang telah berhasil menghantarkan petani kelapa sawit-nya mendapatkan sertifikasi berkelanjutan nasional ISPO dan sertifikasi internasional RSPO.
Prestasi ini dicapai melalui sebuah program pendampingan yang diprakarsai oleh Forum Multi Pihak (Multi Stakeholder Forum) Pusat Unggulan Perkebunan Lestari (PUPL) Aceh Tamiang, yang telah memulai kegiatan pendampingan petani kelapa sawit swadaya di Aceh Tamiang sejak tahun 2020 yang lalu.
“PUPL baru saja menyelesaikan tahapan audit eksternal stage 1 dan 2 untuk sertifikasi ISPO, serta audit Milestone 2 untuk sertifikasi RSPO bagi 2.554 persil lahan kebun milik 1.829 petani dengan jumlah luasan lahan 2.599,29 hektar yang dilaksanakan oleh dua lembaga sertifikasi yaitu British Standards Institution (BSI) dan PT. Mutu Agung Lestari, Tbk,” jelas Sekretaris PUPL Ir. Izuddin kepada SATUKATA.NET, Rabu (16/8/2023).
Menurut Izuddin petani yang mengikuti proses audit tersebut tergabung dalam 4 koperasi yaitu Koperasi Palm Lestari Tamiang (350 petani, 455 persil dengan luasan 520 hektar), Koperasi Bumi Sawit Tamiang (527 petani, 773 persil dengan luasan 870,65 hektar), Koperasi Sawit Muda Sedia (543 petani, 761 persil dengan luasan 718,27 hektar) serta Koperasi Tamiang Sawita Lestari (409 petani, 465 persil dengan luasan 490,37 hektar).
Ia menjelaskan bahwa, cakupan kegiatan audit yang dilaksanakan oleh kedua lembaga sertifikasi tersebut meliputi beberapa aspek diantaranya aspek legalitas kelembagaan petani, legalitas lahan dan usaha, pelatihan dan peningkatan kapasitas pekebun, ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, standar budidaya, pengelolaan lingkungan serta beberapa aspek penting lainnya sesuai prinsip, kriteria dan indicator yang ditetapkan oleh ISPO dan RSPO.
Namun kata Izuddin, berdasarkan hasil akhir audit, masih ditemukan beberapa catatan temuan ketidak sesuaian dan saran perbaikan yang harus dilaksanakan oleh keempat koperasi sebelum dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat keberlanjutan. Namun temuan audit secara keseluruhan masih dalam kategori yang dapat diperbaiki.
“PUPL menargetkan, bahwa tahapan perbaikan akan dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan, sehingga paling lambat di akhir tahun 2023 ini ke 4 koperasi dampingan PUPL ini akan memenuhi keseluruhan persyaratan dan secara resmi mengantongi sertifikat ISPO & RSPO yang menjadi idaman seluruh petani kelapa sawit di Indonesia,” harapnya.
Izuddin juga menjelaskan pada tahun 2022 PUPL telah berhasil meloloskan satu Perkumpulan petani kelapa sawit swadaya yaitu PESATRI Tenggulun yang beranggotakan 372 petani dengan luasan 600 hektar menjadi kelompok petani swadaya pertama di provinsi Aceh yang mendapatkan sertifikasi ISPO & RSPO.
“Jika ditambahkan dengan 4 koperasi yang sedang dalam proses, maka PUPL optimis di akhir tahun 2023 nanti Aceh Tamiang akan memiliki 2.201 petani bersertifikasi ISPO & RSPO dengan luas areal tersertifikasi sekitar 3.000 hektar,” urai Izuddin.
Izuddin lebih lanjut menceritakan bahwa sejak tahun 2020 yang lalu, PUPL mulai menjalankan program pendampingan kepada pekebun kelapa sawit swadaya di Aceh Tamiang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun melalui perbaikan teknis budidaya, perbaikan rantai pasok serta mendorong dan memfasilitasi pekebun untuk mendapatkan insentif pasar.
Kegiatan ini merupakan program kolaborasi yang didukung oleh banyak pihak yang berasal dari Dinas Teknis di lingkup pemerintahan Aceh Tamiang serta mitra pembangunan yang berasal dari NGO, buyer kelapa sawit, asosiasi pekebun, Perusahaan Lokal dan elemen sipil lainnya yang tergabung dalam wadah multi pihak PUPL.
Beberapa institusi yang berkontribusi aktif dalam inisiatif PUPL diantaranya adalah Bappeda, Distanbunnak, DLHK, BPN, Yayasan IDH, Forum Konservasi Leuser, LTKL, Unilever, Pepsico, Musimmas, Koompasia serta didukung beberapa perusahaan local seperti PT. Socfindo, PT. Semadam, PT. Patisari dan PT. BSG. Program pendampingan yang dilaksanakan PUPL mengedepankan partisipasi dan kerjasama multi pihak, di mana masing-masing pemangku kepentingan mengambil peran aktif dalam semua kegiatan sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya.
“Program sertifikasi ISPO & RSPO yang diinisiasi oleh PUPL akan memberikan banyak manfaat bagi bagi petani kelapa sawit swadaya di Aceh Tamiang,” jelas Izuddin.
Melalui peningkatan pengetahuan budidaya diharapkan akan memberikan peningkatan produksi, mendorong peningkatan harga serta pendapatan tambahan melalui premium fee RSPO setiap tahunnya.
“Saat ini Kelompok Pesatri Tenggulun telah mendapatkan premium fee RSPO perdana di tahun 2023 sejumlah 930 juta rupiah,” sebutnya.
Sementara itu untuk empat koperasi yang sedang dalam proses, diperkirakan masing-masing koperasi nantinya akan bisa mendapatkan premium fee RSPO di atas 1 milyar rupiah per tahun.
Selain capaian di atas, untuk tahun 2023 ini PUPL juga sedang mempersiapkan pendampingan lanjutan untuk 3.000 petani kelapa sawit swadaya lainnya, yang ditargetkan akan mendapatkan sertifikasi ISPO dan RSPO di akhir tahun 2024 yang akan datang.()
