ACEH TAMIANG — Ketua Pemuda Muhammadiyah Aceh Tamiang, Aidil Afriza, menyatakan dukungan dan sependapat dengan pandangan Ketua Pujakesuma Aceh terkait keberlanjutan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai salah satu pilar utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Aidil, program MBG merupakan program strategis pemerintah yang menyangkut pemenuhan gizi anak-anak sekaligus investasi terhadap kualitas sumber daya manusia. Karena itu, setiap perubahan pola pelaksanaannya harus benar-benar mempertimbangkan aspek gizi, keamanan pangan, kualitas makanan, distribusi serta pengawasan.
“Kami dari Pemuda Muhammadiyah Aceh Tamiang sependapat bahwa SPPG tetap perlu dipertahankan dan diperkuat. Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaannya, tentu harus dievaluasi dan diperbaiki. Jangan sampai karena adanya persoalan, kemudian sistem yang sudah dibangun langsung dialihkan tanpa kajian yang matang,” ujar Aidil Afriza.
Ia menilai SPPG bukan sekadar tempat memasak makanan, tetapi merupakan bagian dari sistem yang harus mampu menjamin standar gizi, kualitas bahan makanan, kebersihan, keamanan pangan, porsi serta proses distribusi kepada penerima manfaat.
Menurutnya, pelibatan kantin sekolah dalam program MBG bukan sesuatu yang harus ditolak. Namun, hal tersebut harus dilakukan secara selektif dan berdasarkan kesiapan masing-masing sekolah.
“Kantin sekolah tentu memiliki kelebihan karena lokasinya dekat dengan siswa. Tetapi kedekatan lokasi bukan satu-satunya ukuran. Kita harus memastikan apakah kantin tersebut memiliki fasilitas yang memadai, tenaga yang kompeten, mampu memenuhi standar gizi, menjaga kebersihan dan keamanan pangan serta mampu menyediakan makanan sesuai jumlah penerima manfaat,” jelasnya.
Aidil juga mengingatkan bahwa apabila sistem MBG nantinya melibatkan lebih banyak titik pengelolaan melalui kantin sekolah, maka mekanisme pengawasan harus semakin kuat.
“Jangan sampai tujuan awalnya untuk membuat distribusi lebih efisien, tetapi kemudian muncul persoalan baru yang lebih sulit diawasi. Apalagi ini menyangkut anggaran negara dan kebutuhan gizi anak-anak. Semua harus transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemuda Muhammadiyah Aceh Tamiang pada prinsipnya mendukung setiap langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG.
Namun, Aidil berharap evaluasi terhadap SPPG tidak dimaknai sebagai alasan untuk meninggalkan sistem tersebut secara keseluruhan.
“Kalau ada SPPG yang bermasalah, perbaiki. Kalau ada yang belum memenuhi standar, tingkatkan. Kalau ada kelemahan dalam pengawasan, perkuat pengawasannya. Jangan karena ada beberapa persoalan kemudian seluruh sistem dianggap tidak layak,” katanya.
Menurut Aidil, pilihan antara SPPG dan kantin sekolah seharusnya tidak dilihat sebagai pertarungan dua model. Keduanya dapat saling melengkapi sepanjang memiliki standar yang jelas dan tetap mengutamakan kepentingan anak-anak sebagai penerima manfaat.
“Kami tidak anti terhadap keterlibatan kantin sekolah. Kalau memang ada kantin yang memenuhi standar dan siap menjalankan seluruh ketentuan MBG, tentu dapat dipertimbangkan. Tetapi jangan sampai kantin sekolah langsung menggantikan SPPG tanpa kajian, uji kelayakan dan sistem pengawasan yang jelas,” lanjutnya.
Aidil juga meminta agar pemerintah membuka ruang dialog dengan berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, tenaga pendidikan dan masyarakat penerima manfaat untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan MBG di daerah.
“Yang paling penting bukan siapa yang memasak, tetapi siapa yang paling mampu menjamin anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi, aman, cukup porsinya dan berkualitas. Jangan sampai kita mengejar perubahan sistem, tetapi tujuan utama MBG justru terabaikan,” tutup Aidil Afriza.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan