Di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap potensi gas alam di Blok Andaman, satu pertanyaan kembali mengemuka: apakah Aceh cukup aman dan nyaman bagi investasi berskala besar?
Pertanyaan itu mengemuka dalam rapat terkait pengembangan migas Blok Andaman yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (23/6/2026). Namun, keraguan tersebut langsung dijawab tegas oleh Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah.
Bagi Kapolda, isu keamanan yang kerap dikaitkan dengan Aceh tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Ia bahkan membuka pintu selebar-lebarnya bagi para investor yang ingin memastikan langsung situasi keamanan di Tanah Rencong.
“Saya perlu menjamin itu untuk menepis isu-isu miring tentang Aceh. Jika perlu setiap investor silakan ke Polda Aceh untuk memastikan sendiri,” tegas Marzuki.
Pernyataan tersebut bukan sekadar respons terhadap pertanyaan yang muncul dalam forum. Lebih dari itu, menjadi penegasan bahwa Aceh saat ini tengah berupaya membangun kepercayaan publik dan dunia usaha untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, menghadirkan berbagai unsur penting, mulai dari anggota DPR Aceh, Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), staf ahli gubernur, akademisi, hingga para pakar migas. Mereka berkumpul dengan satu tujuan yang sama: memperjuangkan agar gas dari Blok Andaman dapat diproses di daratan Aceh, tepatnya di kawasan Kilang Arun, Lhokseumawe.
Bagi banyak pihak, perjuangan tersebut bukan sekadar soal lokasi pengolahan gas. Di baliknya terdapat harapan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Aceh.
Dalam forum itu, apresiasi mengalir kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem. Ia dinilai terus berupaya memperjuangkan kepentingan Aceh agar manfaat ekonomi dari Blok Andaman tidak hanya dinikmati di laut lepas, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat di daratan.
“Kita wajib membantu beliau. Gubernur berjuang untuk ekonomi Aceh,” ujar Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf.
Namun, perjuangan tersebut tidak berjalan tanpa tantangan. Dalam sejumlah pertemuan antara Tim Plan of Development (PoD) Pemerintah Aceh dengan SKK Migas dan Mubadala Energy, muncul kekhawatiran dari pihak investor terkait aspek keamanan dan kenyamanan berinvestasi di Aceh.
Menurut anggota Tim PoD Pemerintah Aceh, Prof. Dr. Mahidin, isu tersebut bahkan dijadikan salah satu alasan untuk mempertimbangkan pengolahan gas di tengah laut dibandingkan di daratan Aceh.
“Aman dan nyaman itu satu kesatuan. Mereka mempersoalkannya dan menjadikannya sebagai alasan untuk proses migas di tengah laut. Padahal kita sudah jelaskan kondisi keamanan dan kenyamanan di Aceh,” ungkapnya.
Bagi sebagian peserta rapat, alasan tersebut dinilai kurang berdasar. Ketua Komisi III DPR Aceh, Aisyah Ismail atau Kak Iin, menilai persoalan keamanan hanya dijadikan celah untuk mencari kelemahan dalam perjuangan Aceh mempertahankan hak ekonominya.
Menurutnya, fakta di lapangan telah membuktikan bahwa berbagai perusahaan besar mampu beroperasi dengan baik di Aceh tanpa gangguan berarti.
“Terlalu mengada-ada. Buktinya, Medco beroperasi di sektor hulu migas di tengah hutan Aceh Timur. Mereka aman dan tenteram di sana,” katanya.
Keyakinan itu juga diperkuat oleh berbagai indikator nasional yang menunjukkan kondisi Aceh saat ini relatif kondusif. Data yang diterbitkan sejumlah lembaga kredibel, seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Indeks Demokrasi dan Keamanan Sosial serta berbagai kajian lainnya, menempatkan Aceh sebagai salah satu daerah dengan tingkat keamanan sosial yang baik di Sumatera.
Di tengah persaingan daerah dalam menarik investasi, citra keamanan menjadi modal penting. Karena itu, pernyataan Kapolda Aceh tidak hanya menjadi jaminan bagi investor, tetapi juga pesan bahwa Aceh siap menyambut pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.
Blok Andaman kini bukan sekadar wilayah kerja migas. Ia telah menjadi simbol harapan baru bagi masa depan ekonomi Aceh. Harapan agar kekayaan alam yang tersimpan di perut bumi dan dasar laut dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Dan di tengah berbagai perdebatan tentang lokasi pengolahan serta kepentingan investasi, satu pesan yang ingin ditegaskan Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan cukup jelas: Aceh terbuka, Aceh aman, dan Aceh siap menjadi rumah bagi investasi yang membawa kesejahteraan bagi rakyatnya.
