ACEH TAMIANG –– Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, MH, meninjau sejumlah kampung yang terdampak banjir di Kecamatan Bendahara, Sabtu (14/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Bupati menyambangi Kampung Marlempang dan Kampung Balai untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan penanganan darurat berjalan.

Armia didampingi Plt. Sekretaris Daerah Aceh Tamiang Drs. Syuibun Anwar, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Kabupaten Aceh Tamiang Yunus, SP, serta sejumlah kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK).

Di lokasi terdampak, Bupati berdialog langsung dengan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi banjir, kebutuhan mendesak, serta dampak yang ditimbulkan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga menyalurkan bantuan sembako untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa tanggap darurat.

Datok Penghulu Kampung Balai, Darlian, menyampaikan bahwa permukiman warganya telah terendam banjir selama dua hari. Sebagian masyarakat terpaksa meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat tinggal kerabat yang berada di kawasan lebih tinggi dan relatif aman.

“Ada 350 kepala keluarga atau sekitar 1.500 jiwa yang saat ini mengungsi di rumah keluarga yang lebih tinggi,” kata Darlian kepada Bupati.

Menurut dia, kondisi banjir diperkirakan masih berpotensi bertahan hingga empat hari ke depan. Situasi tersebut membuat masyarakat membutuhkan penanganan segera, terutama terhadap tanggul yang jebol dan menjadi salah satu penyebab masuknya air ke permukiman.

“Pak Bupati, tanggul kami jebol. Ini membutuhkan penanganan yang serius,” ujarnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Armia mengatakan penanganan tanggul jebol telah dikoordinasikan dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Wilayah Aceh.

“Penanganan tanggul jebol ini sudah masuk dalam Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Wilayah Aceh,” kata Armia.

Penanganan Darurat Tanggul Marlempang

Sementara itu, penanganan tanggul jebol di Desa Marlempang, Kecamatan Bendahara, mulai dilakukan secara darurat melalui koordinasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama Balai Wilayah Sungai (BWS).

Ketua Satgas PRR Aceh Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd., mengatakan langkah awal difokuskan pada upaya menutup bagian tanggul yang jebol guna mengurangi masuknya air ke kawasan permukiman.

Menurut Imran, laporan mengenai kerusakan tanggul tersebut telah disampaikan kepada Kepala Satgas PRR dan diteruskan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Untuk darurat ini sedang diperbaiki tanggulnya. Kami sudah laporkan juga kepada Pak Kasatgas, dan Pak Kasatgas juga sudah melaporkan kepada Menteri PUPR. Kami juga berkoordinasi intensif dengan BWS,” ujar Imran.

Ia menjelaskan, penanganan tanggul akan dilaksanakan secara bertahap. Setelah upaya penutupan darurat selesai, pemerintah akan mempersiapkan rehabilitasi permanen berdasarkan hasil kajian teknis.

Sejumlah opsi konstruksi masih akan dikaji, termasuk penggunaan batu gajah maupun konstruksi beton. Pemilihan metode tersebut akan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan hasil kajian teknis.

“Untuk tahap ini, kita berharap dengan penanganan darurat minimal tanggul tertutup dulu. Baru nantinya melalui rehabilitasi bisa dilakukan secara permanen. Apakah dengan pemasangan batu gajah atau beton, nanti kita lihat sesuai hasil kajian,” katanya.

Imran mengakui, proses penanganan tanggul menghadapi tantangan karena derasnya arus air di lokasi tersebut. Kondisi itu membutuhkan upaya teknis dan pengerahan sumber daya yang tidak sedikit.

“Karena arusnya sangat deras, saya lihat langsung kondisi airnya. Mulai dari dua minggu yang lalu, alirannya sangat deras sehingga penanganannya membutuhkan upaya yang luar biasa,” ujarnya.

Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan koordinasi untuk menangani dampak banjir, termasuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi selama masa darurat.

Penanganan tanggul di Marlempang menjadi salah satu perhatian penting, mengingat kerusakan infrastruktur tersebut berdampak langsung terhadap keselamatan dan aktivitas masyarakat di Kecamatan Bendahara.