JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar sedikitnya 70 persen hasil pengelolaan seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara. Arahan tersebut disampaikan saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah. Prabowo juga menyampaikan kemungkinan negara mengambil alih saham perusahaan pertambangan apabila diperlukan. Kebijakan ini mencerminkan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat posisi negara dalam pengelolaan kekayaan alam dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi bangsa Indonesia.
Indonesia memiliki kekayaan mineral yang menjadi modal penting dalam persaingan ekonomi global. Namun, nilai strategis sumber daya alam tidak semata-mata terletak pada besarnya cadangan atau volume produksi, melainkan pada kemampuan mengubahnya menjadi kekuatan industri, kemajuan teknologi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menanggapi arah kebijakan tersebut, Ir. R. Haidar Alwi, MT – Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, memandang langkah Presiden Prabowo sebagai momentum penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus mengembalikan orientasi pengelolaan sumber daya alam kepada amanat konstitusi.
Kebijakan 70 persen tersebut membuka peluang pembenahan mendasar dalam tata kelola pertambangan. Penjelasan pemerintah menyebut angka itu merujuk pada hasil pengelolaan izin pertambangan. Dengan demikian, pengertian operasionalnya perlu dirumuskan secara presisi, termasuk komponen penerimaan atau manfaat ekonomi yang diperhitungkan, instrumen penguasaan negara, serta mekanisme pelaksanaannya. Kejelasan ini menjadi fondasi bagi efektivitas kebijakan, kepastian hukum, dan kepercayaan dunia usaha.
“Keberanian Presiden Prabowo memperbesar manfaat kekayaan tambang bagi negara merupakan langkah strategis dalam memperjuangkan kedaulatan ekonomi. Mineral Indonesia bukan sekadar komoditas perdagangan, melainkan modal pembangunan yang dapat memperkuat industri, memperluas penguasaan teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Inilah arah pembangunan yang menempatkan kepentingan nasional sebagai orientasi utama.” tegas Haidar Alwi.
Pada titik inilah kebijakan tersebut memperoleh makna yang lebih luas daripada sekadar peningkatan penerimaan negara. Pengelolaan pertambangan merupakan bagian dari pelaksanaan mandat konstitusi, yang keberhasilannya tercermin melalui distribusi manfaat ekonomi, penguatan industri nasional, dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Pasal 33 UUD 1945 Dan Arah Baru Kedaulatan Ekonomi Nasional.
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi penguasaan negara atas cabang produksi penting serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut menempatkan negara sebagai pemegang kewenangan strategis dalam mengatur arah pemanfaatan sumber daya alam. Karena itu, royalti, pajak, dividen, penerimaan negara bukan pajak, dan berbagai manfaat ekonomi pertambangan merupakan bagian dari instrumen untuk mewujudkan mandat tersebut.
Dimensi berikutnya adalah transformasi struktur ekonomi melalui hilirisasi. Pengolahan mineral di dalam negeri membuka peluang peningkatan nilai tambah, transfer teknologi, pengembangan industri manufaktur, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja. Keterlibatan perusahaan nasional, koperasi, dan UMKM dalam rantai pasok industri juga dapat memperluas distribusi manfaat ekonomi. Bagi daerah penghasil, kontribusi pertambangan idealnya tercermin dalam kapasitas fiskal daerah, kualitas infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Penguatan posisi negara juga dapat berjalan beriringan dengan investasi. Kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, dan kelayakan usaha merupakan faktor penting bagi keberlanjutan investasi jangka panjang. Dalam kerangka tersebut, negara memiliki ruang lebih kuat untuk menentukan arah pengelolaan, sementara investor memperoleh kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan pengembalian modal. Hubungan ini menempatkan investasi sebagai instrumen pembangunan nasional, bukan tujuan yang terpisah dari kepentingan publik.
“Pasal 33 UUD 1945 merupakan fondasi konstitusional bagi negara untuk mengarahkan kekayaan alam menjadi kekuatan ekonomi bangsa. Penguasaan negara memperoleh makna ketika penerimaan meningkat, industri nasional menguasai nilai tambah, teknologi berkembang, dan masyarakat menikmati hasil pembangunan. Keberhasilan kebijakan Presiden Prabowo terletak pada kemampuannya menyatukan kedaulatan negara, kepastian investasi, serta keadilan distribusi manfaat dalam satu agenda pembangunan nasional.” tegas Haidar Alwi.
Arah konstitusional tersebut membutuhkan tata kelola yang mampu menerjemahkan kebijakan strategis menjadi hasil yang terukur. Di sinilah kepastian hukum, integritas pengawasan, transparansi penerimaan, dan akuntabilitas perusahaan menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan pertambangan.
Kepastian Hukum Dan Pengawasan Sebagai Fondasi Keadilan Pertambangan.
Pelaksanaan kebijakan 70 persen membutuhkan arsitektur regulasi yang menjelaskan dasar penghitungan, komponen manfaat ekonomi, mekanisme penerimaan negara, perlakuan terhadap investasi, serta pembagian tanggung jawab setiap pihak. Transparansi kontrak, audit produksi, kesesuaian data ekspor, dan pencatatan transaksi menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas pengelolaan. Dengan dukungan data yang akurat, pemerintah dapat mengevaluasi kontribusi setiap kegiatan pertambangan sekaligus mengidentifikasi potensi kebocoran penerimaan.
Aspek lingkungan dan pembangunan wilayah juga menjadi bagian integral dari keadilan ekonomi. Kewajiban reklamasi, pemulihan kawasan pascatambang, pengelolaan limbah, dan perlindungan sumber air memiliki konsekuensi langsung terhadap keberlanjutan kehidupan masyarakat. Penerimaan dari sektor pertambangan juga dapat menjadi sumber pembiayaan bagi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, riset, dan pengembangan sektor produktif. Dengan pendekatan tersebut, manfaat pertambangan tidak berhenti pada generasi sekarang, tetapi turut membangun fondasi kesejahteraan generasi mendatang.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini dapat dinilai melalui sejumlah indikator konkret: peningkatan penerimaan negara, pertumbuhan industri pengolahan domestik, penguasaan teknologi, penyerapan tenaga kerja, penguatan ekonomi daerah, serta kualitas pemulihan lingkungan. Dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo juga memperoleh substansi melalui pengawalan yang konstruktif, sehingga keberanian mengambil keputusan strategis diikuti oleh ketepatan desain regulasi dan efektivitas pelaksanaannya.
“Kedaulatan sumber daya alam adalah kemampuan bangsa menentukan arah dan menikmati nilai strategis kekayaannya sendiri. Langkah Presiden Prabowo memperbesar manfaat hasil tambang bagi negara merupakan momentum untuk membangun tatanan ekonomi yang lebih berdaulat dan berkeadilan. Ketika kekayaan mineral memperkuat industri nasional, meningkatkan kapasitas teknologi, memperluas kesejahteraan daerah, serta menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat, di situlah kemajuan ekonomi menemukan makna konstitusionalnya. Indonesia bukan sekadar kaya sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam mengelola dan menikmati hasilnya.” pungkas Haidar Alwi.
Tinggalkan Balasan