JAKARTA – Front Pembela Rakyat Revolusioner Indonesia secara tegas menolak wacana penunjukan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Organisasi ini mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak terjebak dalam kalkulasi politik kekuasaan yang berpotensi memperkuat dominasi satu kekuatan politik sekaligus mengabaikan prinsip keseimbangan demokrasi.
Ketua Umum Front Pembela Rakyat Revolusioner Indonesia, Dhany Marlen, menegaskan bahwa jabatan wakil presiden bukan sekadar ruang distribusi kekuasaan atau hadiah politik bagi elite partai. Posisi tersebut merupakan jabatan konstitusional yang membutuhkan figur dengan kapasitas kenegarawanan, integritas, dan kemampuan merangkul seluruh elemen bangsa.
“Presiden Prabowo harus berpikir lebih besar daripada sekadar kepentingan partai. Indonesia tidak sedang kekurangan elite politik, tetapi membutuhkan negarawan yang mampu menjaga keseimbangan kekuasaan. Jangan sampai jabatan wakil presiden justru menjadi instrumen untuk memperluas dominasi politik kelompok tertentu,” tegas Dhany.
Menurutnya, apabila posisi presiden dan wakil presiden sama-sama berada dalam satu lingkaran kekuatan politik, publik berpotensi menangkap adanya gejala pemusatan kekuasaan. Situasi tersebut perlu menjadi pertimbangan serius demi menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Front Pembela Rakyat Revolusioner Indonesia, Sunggul Hamonangan Sirait, mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak tokoh bangsa dengan kapasitas dan rekam jejak kenegarawanan yang layak dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo.
Menurutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono X merupakan salah satu alternatif dari sekian banyak figur yang dinilai memiliki kejernihan berpikir, kebijaksanaan, serta kemampuan menghadirkan kesejukan dalam kehidupan kebangsaan.
“Kami tidak sedang mengunci pilihan pada satu nama. Sri Sultan Hamengkubuwono X adalah salah satu alternatif. Masih banyak tokoh bangsa lainnya yang memiliki kapasitas, integritas, dan kebijaksanaan untuk dipertimbangkan. Yang terpenting, figur tersebut harus mampu menjadi perekat bangsa dan penyeimbang dalam pemerintahan,” ujar Sunggul.
Ia menegaskan, wakil presiden ideal bukanlah sosok yang hanya bertugas mengamankan kepentingan politik presiden atau partai pendukungnya. Lebih dari itu, wakil presiden harus mampu memberikan pandangan objektif, menghadirkan koreksi, serta melengkapi kekurangan dalam kepemimpinan nasional.
“Presiden membutuhkan pendamping yang berani menyampaikan kebenaran, bukan sekadar membenarkan setiap keputusan. Loyalitas kepada negara harus ditempatkan jauh di atas loyalitas kepada kelompok politik,” tegasnya.
Front Pembela Rakyat Revolusioner Indonesia juga mengingatkan bahwa konsolidasi politik yang terlalu terpusat berpotensi menciptakan persepsi dominasi kekuasaan dan mempersempit ruang demokrasi.
Karena itu, Presiden Prabowo diharapkan mempertimbangkan figur wakil presiden berdasarkan kapasitas kenegarawanan, penerimaan publik, integritas, serta kemampuan menjaga keseimbangan kehidupan demokrasi.
“Kursi wakil presiden bukan milik partai, bukan pula hadiah bagi elite politik. Itu adalah amanah konstitusi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai kepentingan konsolidasi kekuasaan mengalahkan kebutuhan bangsa terhadap kepemimpinan yang bijaksana dan mempersatukan,” tutup Dhany Marlen.
Tinggalkan Balasan