JAKARTA – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01 PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang setara dengan tamat SMA, serta Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum, telah memunculkan persoalan serius mengenai legitimasi, etika, dan tanggung jawab jabatan Wakil Presiden.
Meskipun kedua putusan tersebut tidak secara otomatis mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden, implikasi hukum dan etikanya tidak dapat diabaikan. Sejumlah pakar hukum tata negara juga telah menyuarakan desakan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Jika Gibran tidak bersedia mundur atau proses konstitusional untuk mengakhiri masa jabatannya membutuhkan waktu panjang, masyarakat tetap memiliki ruang menyampaikan sikap melalui berbagai saluran demokrasi. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah memberikan sanksi digital (digital sanction) sebagai bentuk penarikan dukungan dan tekanan publik.
Sanksi dan Tekanan Digital: Kekuatan Masyarakat di Ruang Digital
Menurut Ir. Yanto, MSc. PhD. IPU. ASEAN Eng., pegiat literasi digital dan akademisi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, masyarakat tidak harus selalu menunggu keputusan lembaga politik untuk mengekspresikan sikap dan ketidakpuasan terhadap seorang pejabat publik. Masyarakat memiliki kebebasan untuk menarik dukungan, salah satunya melalui sanksi digital.
Sanksi digital merupakan bentuk ekspresi masyarakat melalui pilihan, perilaku, dan partisipasi mereka di berbagai platform digital. Konsep ini dapat disebut sebagai Digital Withdrawal of Public Support, yaitu gerakan penarikan dukungan publik melalui ruang digital. Gerakan tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa langkah berikut.
1. Digital Disengagement: Unfollow Movement Gerakan ini mengajak masyarakat secara sukarela berhenti mengikuti akun media sosial Gibran, baik Instagram, TikTok, maupun platform lainnya. Unfollow merupakan bentuk penarikan dukungan dan kepercayaan publik terhadap seorang pejabat.
2. Digital Disengagement: Unsubscribe Movement Gerakan ini mendorong masyarakat berhenti berlangganan kanal YouTube maupun kanal digital Gibran lainnya. Berkurangnya jumlah pelanggan dan interaksi digital dapat mempengaruhi jangkauan komunikasi Gibran di platform digital, sekaligus bentuk penarikan dukungan dan kepercayaan oleh masyarakat.
3. Digital Petition Masyarakat dapat menggalang dukungan melalui petisi daring yang berisi aspirasi dan tuntutan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Petisi digital dapat menjadi sarana untuk mengukur besarnya dukungan masyarakat terhadap suatu tuntutan sekaligus menyampaikan aspirasi secara terbuka. Salah satu contoh mobilisasi aspirasi melalui petisi digital terjadi di Korea Selatan. Pada Juli 2024, petisi daring yang mendesak pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol memperoleh lebih dari satu juta dukungan. Peristiwa tersebut menunjukkan besarnya potensi partisipasi masyarakat melalui platform digital. Namun, proses pemberhentian Yoon tetap berlangsung melalui mekanisme konstitusional dan keputusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada April 2025.
4. Digital Call for Resignation Gerakan ini merupakan seruan terbuka agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden melalui berbagai platform digital. Seruan tersebut akan memiliki kekuatan moral dan politik lebih besar apabila disampaikan oleh pakar hukum tata negara, akademisi, tokoh masyarakat, dan terutama mantan pendukung Gibran sendiri. Suara mantan pendukung memiliki arti penting karena menunjukkan adanya perubahan sikap dari pihak yang sebelumnya memberikan kepercayaan politik. Jika semakin banyak tokoh dan mantan pendukung menyuarakan tuntutan yang sama, tekanan sosial-politik di ruang digital akan semakin kuat.
Menurut Yanto, PhD, berbagai gerakan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai tindakan pemaksaan atau penggantian mekanisme konstitusional. Gerakan ini merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan evaluasi, menarik dukungan, dan menuntut pertanggungjawaban pejabat publik secara damai dan demokratis.
Jangan Beri Panggung Digital kepada Fanatisme Politik
Selain mendorong sanksi dan tekanan digital, Yanto, PhD juga mengingatkan masyarakat dan media agar tidak memberikan ruang berlebihan kepada pendukung fanatik Gibran dan Jokowi yang cenderung membela secara membabi buta tanpa mempertimbangkan fakta dan argumentasi yang objektif.
Menurutnya, ruang digital seharusnya menjadi tempat pertukaran informasi, kritik, dan gagasan yang sehat. Bukan tempat untuk memaksakan pembenaran, menyerang pihak yang berbeda pendapat, atau memenangkan kepentingan politik tertentu dengan mengabaikan fakta.
“Jangan berikan panggung digital kepada fanatisme politik. Berikan ruang kepada fakta, akal sehat, dan argumentasi yang bertanggung jawab,” tegas Yanto.
Ia menilai media dan masyarakat perlu lebih selektif dalam memberikan perhatian terhadap pernyataan para pendukung politik Gibran dan Jokowi. Pernyataan yang bersifat sensasional, tidak memiliki dasar data, dan tidak disertai indikator penilaian yang jelas tidak seharusnya memperoleh amplifikasi berlebihan.
Sebagai contoh, terdapat pernyataan dari salah satu pendukung yang menyebut Gibran sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Menurut Yanto, PhD, klaim semacam itu tidak berdasar dan cenderung menyesatkan. Pernyataan tersebut harus diuji menggunakan indikator yang jelas, seperti capaian kinerja, kontribusi terhadap pemerintahan, kualitas kebijakan, dan dampak nyata bagi masyarakat.
Jangan Lagi Masukkan Gibran sebagai Alternatif Pilihan dalam Survei Politik
Sebagai bagian lain dari gerakan penarikan dukungan publik, Yanto, PhD mengusulkan bentuk sanksi politik digital (digital political sanction), yaitu mendorong masyarakat untuk tidak lagi memilih Gibran sebagai alternatif dalam survei preferensi calon pemimpin, khususnya survei mengenai calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2029.
Menurut Yanto PhD, lembaga survei memang memiliki kebebasan metodologis untuk menentukan desain penelitian dan daftar kandidat yang akan diuji. Namun, masyarakat juga memiliki kebebasan untuk tidak berpartisipasi sebagai bentuk sanksi digital.
Yanto, PhD. juga mengingatkan lembaga survei agar lebih memperhatikan konteks sosial dan politik ketika menyusun simulasi pilihan kandidat. Hasil survei bukan sekadar angka, tetapi dapat memengaruhi persepsi publik terhadap popularitas dan kelayakan seorang tokoh.
Ia menyoroti hasil survei politik salah satu lembaga survei pada bulan Oktober 2026 yang menempatkan Gibran pada posisi tertinggi dalam simulasi tiga nama, dengan elektabilitas 29,7 persen. Posisi berikutnya ditempati AHY dengan 28,2 persen dan Prabowo dengan 22,7 persen. Walaupun survei tersebut juga menyajikan hasil pengukuran lainnya, masyarakat umum yang tidak memahami metodologi survei secara mendalam cenderung hanya menangkap angka elektabilitas yang paling ditonjolkan dalam pemberitaan.
Desain simulasi seperti ini dapat membentuk persepsi seolah-olah elektabilitas Gibran masih sangat tinggi dan tetap memiliki dukungan politik yang kuat di tengah berbagai persoalan yang sedang menjadi perhatian publik. Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah momentum publikasi hasil survei tersebut yang berdekatan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai persoalan ijazah Gibran. Publikasi hasil survei yang menempatkan Gibran pada posisi teratas dalam simulasi tiga nama tidak lama setelah keputusan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dan ruang interpretasi di masyarakat. Apakah ini sekadar kebetulan dari jadwal penelitian dan publikasi, atau ada pertimbangan tertentu dalam pemilihan waktu dan penonjolan hasil survei? Tentu hal tersebut tidak dapat disimpulkan tanpa bukti. Yanto, PhD mengingatkan bahwa lembaga survei tidak cukup hanya berpegang pada kebebasan metodologis dan independensi penelitian, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat, terutama persoalan hukum, etika, dan legitimasi.
“Jangan sampai survei politik justru menjadi alat pembentukan opini bahwa Gibran masih memiliki elektabilitas tinggi, sementara persoalan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap dirinya sedang menjadi perhatian masyarakat.” Tegas Yanto, PhD.
Penarikan Dukungan Digital adalah Hak Masyarakat
Yanto, PhD menegaskan bahwa jabatan publik bukanlah hak istimewa yang membuat seseorang kebal terhadap kritik dan evaluasi masyarakat. Popularitas, jumlah pengikut media sosial, dan elektabilitas dalam survei bukanlah ukuran tunggal kelayakan seorang pemimpin. Ketika pejabat menghadapi persoalan serius mengenai etika, tanggung jawab, dan legitimasi, masyarakat berhak menarik dukungan, menyuarakan kritik, dan menuntut pertanggungjawaban melalui cara-cara demokratis, termasuk melalui sanksi digital.
“Seorang pejabat publik harus memahami bahwa dukungan masyarakat bukan cek kosong yang berlaku selamanya. Dukungan itu dapat diberikan, dievaluasi, dan ditarik kembali. Inilah kekuatan masyarakat dalam demokrasi digital,” tutup Yanto, PhD.
Ir. Yanto, MSc. PhD. IPU. ASEAN Eng. adalah pegiat literasi digital dan akademisi dari Universitas Katolik Indonesia yang banyak menjadi narasumber terkait edukasi literasi digital di Masyarakat. Saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif YZUxAJCUI Collaboration Center di Unika Atma Jaya, dan pada saat yang sama juga menjabat sebagai Direktur SMA Futuhiyyah Demak.
Tinggalkan Balasan