JAKARTA – Pergantian Kapolri dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto langsung diikuti gelombang mutasi besar-besaran di tubuh Polri. Suyudi telah menerbitkan enam gelombang mutasi dengan total sekitar 593 penempatan atau pergeseran personel berdasarkan angka yang dilaporkan untuk masing-masing gelombang.
Dalam waktu sekitar satu bulan gelombang mutasi itu menyentuh ratusan posisi, termasuk sejumlah jabatan strategis utama di bidang intelijen, reserse, pengawasan, hingga kepolisian daerah. “Gerak cepat Suyudi ini mirip Blitzkrieg atau perang kilat. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah perombakan tersebut menjadi awal reformasi dan depolitisasi Polri, atau sekadar konsolidasi kekuasaan di bawah kepemimpinan baru,” ujar Bandot DM, Koordintor Forum Diskusi Kebangkitan Indonesia (Forum DKI), Selasa (10/11/2026, dalam keterangan tertulis.
Pergantian pucuk pimpinan itu berlangsung di tengah situasi yang sangat rumit. Suyudi tidak hanya mewarisi struktur organisasi dan jaringan komando yang terbentuk selama kepemimpinan Listyo. Ia juga menghadapi persoalan mendasar yang selama bertahun-tahun membayangi institusi kepolisian: dugaan penyalahgunaan kewenangan, kekerasan aparat, lemahnya akuntabilitas, dan rendahnya kepercayaan publik.
Bandot menegaskan Reformasi Polri tidak cukup diukur dari berapa banyak jenderal yang dimutasi atau seberapa cepat struktur komando dirombak. Ukurannya adalah apakah perubahan kepemimpinan mampu menghentikan praktik kekerasan, memastikan pertanggungjawaban anggota, dan mengubah cara aparat memperlakukan masyarakat.
Di tengah agenda tersebut, Suyudi tidak hanya melakukan perombakan personel. Ia juga memperkenalkan identitas komunikasi baru bagi institusi kepolisian: “Polisi Bersama Masyarakat”. Tagline ini menggantikan “Presisi” yang selama ini menjadi identitas kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo.
Perubahan slogan tersebut bukan sekadar urusan komunikasi kelembagaan. Secara simbolik, Suyudi sedang menawarkan pembeda sekaligus arah baru kepemimpinan Polri. Jika “Presisi” menjadi identitas era Listyo, “Polisi Bersama Masyarakat” hendak menegaskan bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.
Mengganti tagline relatif mudah. Mengubah kultur organisasi jauh lebih sulit. “Polisi Bersama Masyarakat” akan kehilangan makna apabila masyarakat masih berhadapan dengan kekerasan aparat, penegakan hukum yang diskriminatif, penyalahgunaan kewenangan, atau praktik impunitas.
Karena itu, tagline baru harus diterjemahkan ke dalam perubahan institusional. Kedekatan dengan masyarakat harus tercermin dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia, pengendalian penggunaan kekuatan, perlindungan kebebasan berpendapat, serta mekanisme pengaduan yang transparan dan dapat dipercaya.
Suyudi bukan figur yang datang dari luar institusi. Lulusan Akademi Kepolisian 1994 itu meniti karier di lingkungan reserse dan pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk di Polda Metro Jaya, Bareskrim, Polda Banten, serta Badan Narkotika Nasional. Pengalaman tersebut memberinya pemahaman tentang struktur dan kultur organisasi. Namun, tantangan terbesarnya justru membuktikan bahwa kedekatan dengan institusi tidak membuatnya terikat pada pola lama.
Ujian itu semakin berat setelah mencuat kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang kemudian dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan, termasuk dalam jajaran perwira yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus tersebut menyeret persoalan yang jauh lebih besar daripada dugaan pelanggaran prosedur penyadapan: penggunaan instrumen negara, rantai komando, loyalitas kelembagaan, dan kemungkinan adanya kepentingan politik di balik penyalahgunaan kewenangan.
Penanganan perkara ini menjadi ujian langsung bagi independensi Suyudi. Ia harus memastikan penyidikan berjalan berdasarkan bukti dan hukum, bukan pertimbangan hubungan personal, hierarki, ataupun konfigurasi kekuasaan. Status tersangka tentu tidak dapat disamakan dengan kesimpulan bersalah. Namun, siapa pun yang terlibat harus memperoleh perlakuan hukum yang setara.
“Di sinilah persoalan depolitisasi Polri menemukan relevansinya. Selama kepolisian masih dipersepsikan sebagai instrumen kepentingan politik, pergantian Kapolri, mutasi perwira, bahkan perubahan tagline hanya akan dibaca sebagai pergantian pusat pengaruh,” ujar Bandot.
Struktur komando bisa berubah, identitas komunikasi bisa diperbarui, tetapi kultur loyalitas personal dan jaringan informal berpotensi tetap bertahan. Risiko arus balik juga tidak bisa diabaikan. Perombakan yang cepat dapat memunculkan resistensi, perlambatan pelaksanaan kebijakan, kebocoran informasi, hingga pertarungan narasi di ruang publik.
“Namun, semua itu harus ditempatkan sebagai risiko yang perlu diantisipasi, bukan dianggap sebagai bukti adanya perlawanan terorganisasi di internal Polri,” imbuhnya.
Karena itu, Suyudi perlu memastikan bahwa mutasi tidak menjadi instrumen penghukuman atau penghargaan berdasarkan kedekatan politik. Pengisian jabatan strategis harus bertumpu pada rekam jejak, kompetensi, integritas, dan mekanisme promosi yang transparan. Pada saat bersamaan, pengawasan terhadap penggunaan kewenangan penyadapan, operasi intelijen, dan tindakan kepolisian harus diperkuat melalui audit hukum serta teknis yang independen.
Reformasi juga harus menyentuh pertanggungjawaban atas kekerasan aparat. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara transparan, termasuk memastikan bahwa sanksi tidak berhenti pada mutasi atau pemeriksaan etik apabila terdapat dugaan tindak pidana. Pengawasan eksternal oleh lembaga negara dan masyarakat sipil perlu diberi ruang yang memadai.
Pada akhirnya, Blitzkrieg Suyudi baru merupakan permulaan. Kecepatan merombak jabatan dan memperkenalkan identitas baru tidak otomatis berarti keberhasilan mereformasi institusi. Bahkan, perombakan besar dapat menjadi sekadar konsolidasi kekuasaan apabila tidak disertai perubahan sistem, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Masa depan reformasi dan depolitisasi Polri akan ditentukan oleh keberanian Suyudi menjaga jarak dari kepentingan politik, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan mengembalikan orientasi kepolisian kepada perlindungan masyarakat. “Polisi Bersama Masyarakat” harus lebih dari sekadar tagline. Ia harus menjadi kontrak moral dan ukuran kinerja institusi: apakah polisi benar-benar hadir untuk seluruh warga, bukan untuk kepentingan kekuasaan atau kelompok tertentu.
Tantangannya bukan sekadar mengganti orang-orang di dalam struktur atau mengganti slogan di dinding kantor. Tantangannya adalah memastikan bahwa kekuasaan kepolisian tidak lagi menjadi alat bagi kepentingan siapa pun, melainkan bekerja untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum secara adil.
Tinggalkan Balasan