ACEH TAMIANG – Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya terhadap berbagai tautan (link) yang beredar di media sosial terkait penyaluran bantuan korban bencana dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yang disalurkan melalui kantor pos indonesia.
Penegasan itu disampaikan Kepala Pos Indonesia Cabang Langsa, Inggrid Gita Yolanda, saat menghadiri Konferensi Pers Bupati Aceh Tamiang terkait penyaluran Bantuan Jatah Hidup (Jadup), Bantuan Stimulan Ekonomi, Penggantian Perabot Rumah Tangga, serta Bantuan Stimulan Rumah Rusak bagi korban bencana hidrometeorologi di Aula Setdakab Aceh Tamiang, Jumat (19/6/2026).
Menurut Inggrid, informasi yang menyebut adanya link penerima bantuan dari kantor pos merupakan informasi yang tidak benar. Ia menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data resmi dan undangan yang diterbitkan oleh Kantor Pos.
“Link untuk bantuan dari Kantor Pos tidak ada. Yang ada hanya undangan resmi dari Kantor Pos kepada penerima bantuan,” tegas Inggrid.
Ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum jelas kebenarannya. Proses distribusi undangan, kata dia, dilakukan secara berjenjang untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Undangan resmi tersebut disalurkan dari Kantor Pos kepada Datok Penghulu, kemudian diteruskan kepada Kepala Dusun untuk disampaikan kepada warga yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.
“Kami berharap masyarakat bersabar menunggu undangan resmi dari Kantor Pos. Mekanismenya dari Kantor Pos ke Datok Penghulu, lalu ke Kepala Dusun dan diteruskan kepada penerima. Jadi mohon bersabar karena semua membutuhkan proses,” ujarnya.
Inggrid juga memastikan bahwa Kantor Pos siap memberikan pelayanan maksimal dalam proses pencairan berbagai bantuan yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial dan hanya mempercayai informasi resmi yang disampaikan oleh pemerintah maupun Kantor Pos terkait penyaluran bantuan pascabencana.
