Sebanyak 171 sumur minyak masyarakat masih menunggu verifikasi faktual. Koperasi Garuda Jaya Indonesia mendorong percepatan pembinaan agar potensi ekonomi daerah dapat dikelola secara legal, tertib, dan transparan.
ACEH TAMIANG — Potensi minyak bumi yang tersebar di Kabupaten Aceh Tamiang menyimpan peluang ekonomi bagi masyarakat. Namun, jalan menuju pengelolaan tambang rakyat yang tertib secara hukum masih membutuhkan proses panjang.
Dari 202 titik sumur minyak masyarakat yang menjadi perhatian, baru 31 titik terverifikasi. Sebanyak 171 sumur lainnya masih menunggu proses pemeriksaan faktual.
Angka tersebut menjadi gambaran sekaligus tantangan bagi pengembangan kegiatan usaha sumur minyak masyarakat di Aceh Tamiang. Di satu sisi, terdapat potensi ekonomi yang dapat membuka ruang usaha bagi warga. Di sisi lain, pengelolaannya menuntut kepastian administrasi, pembinaan teknis, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Koperasi Garuda Jaya Indonesia melihat proses verifikasi sebagai pintu masuk bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan potensi minyak bumi secara lebih terorganisasi.
Ketua Koperasi Garuda Jaya Indonesia, Fauzi, mengatakan koperasinya siap mendukung pembinaan dan verifikasi faktual yang dilakukan pemerintah bersama tim teknis.
“Bagi Koperasi Garuda Jaya Indonesia, agenda pembinaan dan verifikasi faktual ini merupakan langkah penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah secara legal, tertib, dan transparan,” kata Fauzi di Tualang Cut, Senin, 28 September 2026.
Koperasi Garuda Jaya Indonesia merupakan bagian dari holding Koperasi Wassalam atau Wangi Sari Slamat Jaya.
Verifikasi Menjadi Tahapan Penting
Sebelumnya, SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara telah menjadwalkan pembinaan dan verifikasi faktual sumur minyak masyarakat di Aceh Tamiang pada 22–27 September 2026.
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), SKK Migas, unsur TNI-Polri, Pertamina, serta koperasi yang terlibat dalam pengelolaan sumur minyak masyarakat.
Keterlibatan berbagai lembaga itu menunjukkan bahwa pengelolaan sumur minyak rakyat tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Ada aspek pembinaan, pengawasan, dan tata kelola yang harus berjalan beriringan.
Bagi Fauzi, verifikasi faktual merupakan bagian dari upaya mencari pola pengelolaan yang dapat memberikan ruang bagi masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan perundang-undangan.
Ia berharap proses tersebut tidak berhenti pada pendataan, tetapi berlanjut menjadi pembinaan yang memberikan kepastian bagi masyarakat dan koperasi.
Potensi Ekonomi yang Menunggu Kepastian
Tambang minyak rakyat selama ini dipandang sebagai salah satu peluang usaha yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi sumur.
Namun, potensi tersebut membutuhkan pengelolaan yang terukur dan bertanggung jawab. Tanpa tata kelola yang jelas, kegiatan usaha berisiko menghadapi persoalan administrasi, keselamatan kerja, maupun kepatuhan terhadap ketentuan sektor minyak dan gas bumi.
Karena itu, Koperasi Garuda Jaya Indonesia mendorong sinergi antara pemerintah, lembaga teknis, koperasi, dan masyarakat.
Fauzi mengatakan pihaknya ingin masyarakat Aceh Tamiang memperoleh ruang untuk berperan dalam mengelola potensi ekonomi daerahnya.
“Kami berharap seluruh pihak dapat melihat ini sebagai proses bersama untuk mencari tata kelola terbaik bagi sumur minyak masyarakat di Aceh Tamiang,” ujarnya.
Menurut dia, pengembangan tambang rakyat perlu bergerak melalui mekanisme yang telah disediakan pemerintah. Keterlibatan masyarakat, kata Fauzi, dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi daerah apabila dilaksanakan sesuai aturan.
“Tambang rakyat harus bergerak agar sektor ekonomi juga ikut bergerak. Bila terus berdiam dan tidak memulainya, potensi usaha tambang rakyat di Aceh Tamiang tidak akan berjalan. Sedangkan aturan telah mendukung. Mari bersinergi dalam mendukung usaha pengelolaan tambang rakyat yang sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Fauzi.
Dengan 171 sumur yang masih menunggu verifikasi, pekerjaan berikutnya bukan sekadar menghitung jumlah titik yang telah diperiksa. Proses pembinaan dan kepastian tata kelola akan menentukan bagaimana potensi minyak bumi tersebut dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat Aceh Tamiang.
Bagi koperasi dan warga yang berharap terlibat, verifikasi menjadi tahapan awal menuju pengelolaan yang lebih tertib. Namun, peluang ekonomi itu tetap bergantung pada proses teknis, ketentuan hukum, dan sinergi seluruh pihak yang terlibat.
