BANTEN – DPN Tani Merdeka Indonesia menggelar peringatan Hari Tani Nasional ke-66 di Alun-alun Timur, Kabupaten Lebak, Banten, pada Kamis, 24 September 2026. Lebih dari 2.000 petani hadir pada Orasi Kebangsaan Hari Tani Nasional.
Para petani datang dari berbagai daerah. Mereka membawa spanduk dan menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah, terutama kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir mengajak para petani untuk terus mengawal program pemerintah, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan produksi pangan, kesejahteraan petani, dan pembangunan pertanian.
“Petani harus bersatu. Kita harus terus mendukung program pangan dan seluruh program Presiden Prabowo yang menyentuh kepentingan rakyat. Hari Tani Nasional ini menjadi momentum bagi kita untuk menyuarakan aspirasi petani secara bersama-sama,” kata Don Muzakir dalam orasi kebangsaan tersebut.
Massa juga membawa sejumlah spanduk bertuliskan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan petani.
UU Reforma Agraria Jadi Kado Hari Tani
Don Muzakir juga menyoroti pengesahan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria oleh DPR RI pada Selasa, 22 September 2026. DPR menyetujui RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam rapat paripurna setelah seluruh fraksi dan anggota DPR menyatakan persetujuan.
Pengesahan tersebut dilakukan dua hari sebelum peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September. Bagi Don Muzakir, momentum tersebut menjadi perhatian penting bagi petani.
“UU Reforma Agraria yang telah disahkan DPR RI, ini adalah kado besar untuk petani pada peringatan Hari Tani Nasional ke-66. Terima kasih Presiden Prabowo dan semua fraksi di DPR RI yang telah menyetujui undang-undang ini,” ujar Don Muzakir.
UU tersebut mengatur sejumlah hal, mulai dari pengurangan ketimpangan kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa dan konflik agraria, perlindungan hak atas tanah, hingga redistribusi tanah kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah. Aturan itu juga memuat dukungan ekonomi bagi penerima redistribusi tanah.
Don Muzakir mengatakan Tani Merdeka Indonesia siap mengawal pelaksanaan UU tersebut. Ia berharap aturan baru itu dapat memberikan kepastian hukum bagi petani yang masih menghadapi persoalan lahan.
“Kita siap mengawal UU Reforma Agraria. Sengketa tanah yang masih dialami petani harus diselesaikan. Petani membutuhkan kepastian atas lahan yang mereka garap. Jangan sampai petani yang sudah bertahun-tahun menggarap tanah justru tidak memiliki kepastian hukum,” kata Don Muzakir.
Don Muzakir juga menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah program pemerintah di sektor pertanian. Pemerintah menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama. Program tersebut mencakup pencetakan sawah baru, penyaluran pupuk bersubsidi, bantuan benih unggul, modernisasi alat dan mesin pertanian, pembiayaan, serta jaminan harga pembelian gabah pemerintah.
Kementerian Pertanian juga melaporkan penggunaan lebih dari 150.000 unit pompa hingga 2026 dengan cakupan sekitar 4 juta hektare lahan pertanian. Pemerintah juga mendistribusikan lebih dari 40.000 unit alat dan mesin pertanian sepanjang 2026.
“Presiden Prabowo sudah menetapkan harga gabah Rp6.500 per kilogram. Harga pupuk subsidi juga turun 20 persen. Alsintan dibantu, infrastruktur pertanian terus dibangun. Kita harus kawal program-program ini benar-benar sampai ke petani,” ujar Don Muzakir.
Don Muzakir menilai pembangunan pertanian tidak hanya soal meningkatkan produksi. Petani juga membutuhkan kepastian harga, ketersediaan pupuk, air untuk sawah, alat pertanian, akses pembiayaan, dan infrastruktur yang mendukung kegiatan produksi.
“Kita ingin petani bisa berproduksi dengan tenang. Pupuk tersedia, air tersedia, alat pertanian tersedia, hasil panen memiliki kepastian harga, dan petani mendapat akses pembiayaan. Kalau semua itu berjalan, petani bisa lebih kuat dan produksi pangan nasional juga ikut meningkat,” katanya.
Program ketahanan pangan pemerintah juga diarahkan untuk memperkuat posisi petani sekaligus menjaga ketersediaan pangan nasional. Pemerintah menyatakan Bulog diperkuat sebagai penyangga stok pangan dan pelindung petani.
Don Muzakir mengatakan petani harus ikut mengawal kebijakan tersebut. Menurut dia, program pemerintah perlu terus dievaluasi agar persoalan yang muncul di lapangan bisa segera ditangani.
“Petani jangan hanya menjadi penerima kebijakan. Petani juga harus ikut mengawal. Kalau ada pupuk yang sulit didapat, sampaikan. Kalau harga hasil panen bermasalah, sampaikan. Kalau ada persoalan irigasi atau lahan, sampaikan. Kita ingin pemerintah mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan,” ujar Don Muzakir.
Petani Minta Perlindungan Kesehatan
Selain persoalan tanah dan pertanian, petani yang hadir juga menyampaikan kebutuhan terhadap jaminan kesehatan. Mereka meminta pemerintah memberikan akses BPJS Kesehatan gratis bagi petani.
“Petani juga meminta BPJS gratis. Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada Presiden Prabowo. Petani bukan hanya membutuhkan lahan dan produksi yang baik, tetapi juga perlindungan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya,” kata Don Muzakir.
Kebutuhan pendidikan juga menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan. Pemerintah dalam agenda 2026 mengalokasikan anggaran pendidikan dan menyiapkan berbagai program bantuan pendidikan, termasuk Program Indonesia Pintar dan KIP Kuliah.
“Presiden juga sudah menyampaikan komitmen untuk memperluas akses pendidikan. Kita berharap anak-anak petani mendapat kesempatan yang sama untuk sekolah dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,” ujar Don Muzakir.
Peringatan Hari Tani Nasional di Lebak ruang bagi petani untuk menyampaikan sejumlah aspirasi. Persoalan lahan, harga hasil panen, pupuk, irigasi, alat pertanian, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menjadi bagian dari pembahasan.
Don Muzakir mengatakan Tani Merdeka Indonesia terus mengawal program yang berkaitan dengan petani. Ia juga meminta para petani tetap menyampaikan persoalan yang mereka hadapi secara terbuka.
“Hari Tani Nasional bukan hanya acara seremonial. Ini momentum untuk menyampaikan suara petani. Kita bersatu, kita kawal program pemerintah, dan kita sampaikan apa yang masih menjadi persoalan di lapangan. Harapan kita, petani semakin kuat dan pertanian Indonesia semakin maju,” ujar Don Muzakir.[]
