Antrean BBM di Bali Mengular, Haidar Alwi Soroti Lemahnya Koordinasi Pasokan Energi

JAKARTA – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Bali bukan kesalahan masyarakat yang panik membeli. Masyarakat bereaksi terhadap ketidakpastian pasokan yang mereka hadapi.

Ketika persediaan operasional menipis, kapal terlambat, dan informasi mengenai ketersediaan BBM tidak memberikan kepastian, satu kabar tentang SPBU yang kehabisan stok dapat memicu antrean berantai.

Gangguan yang semula berada di ranah logistik kemudian merambat ke mobilitas masyarakat, kegiatan usaha, dan kepercayaan publik. Dalam sistem energi modern, persoalan paling mendasar bukan semata-mata ketersediaan sumber daya, melainkan kemampuan sistem mengubah persediaan menjadi pelayanan yang tepat waktu, merata, dan berkelanjutan.

Gangguan pasokan BBM di berbagai wilayah, termasuk laporan dari Malang, Sintang, Kefamenanu, dan Bone Bolango, memperlihatkan pentingnya evaluasi yang melampaui satu lokasi kejadian. Pola dan penyebab setiap peristiwa memang perlu diperiksa secara terpisah, tetapi kemunculannya menjadi alasan kuat untuk menguji ketahanan rantai pasok nasional.

Dalam perspektif tersebut, Ir. R. Haidar Alwi, MT, Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, serta Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, menempatkan persoalan Bali sebagai ujian terhadap hubungan antara pengadaan, transportasi, terminal, distribusi, dan pengambilan keputusan.

Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan arsitektur energi yang mampu mengantisipasi gangguan sebelum berubah menjadi krisis pelayanan. Jika setiap fungsi bergerak dengan perencanaan, data, dan jalur komando yang terpisah, penambahan pasokan sekalipun belum tentu mampu memulihkan keadaan dengan cepat.

Pertamina Patra Niaga mengumumkan tambahan pasokan 57,9 juta liter BBM untuk Bali pada periode 14–17 Oktober 2026, terdiri atas 44,9 juta liter Pertalite dan 13 juta liter Pertamax.

Namun, besarnya pasokan yang diumumkan tidak otomatis membuktikan seluruh volume telah diterima, tersalurkan, dan tersedia di semua SPBU. Dalam evaluasi operasional, stok nasional, stok terminal, volume yang sedang diangkut, dan BBM yang dapat dibeli masyarakat merupakan indikator berbeda. Keberhasilan penanganan perlu dinilai dari realisasi pengiriman, durasi gangguan, kecepatan pemulihan, serta kepastian pelayanan di titik konsumsi.

“Antrean BBM bukan hanya persoalan keterlambatan kapal atau lonjakan permintaan. Persoalan yang lebih mendasar adalah kemampuan seluruh rantai pasok bekerja sebagai satu sistem, dari pengadaan hingga SPBU. Ketika gangguan pada satu titik berkembang menjadi masalah pelayanan yang luas, kita perlu memeriksa kualitas perencanaan, efektivitas koordinasi, dan kecepatan keputusan yang menentukan ketahanan pasokan,” tegas Haidar Alwi.

Untuk memahami persoalan tersebut secara utuh, analisis perlu menelusuri titik-titik kerentanan yang dapat mengubah gangguan logistik menjadi krisis pelayanan, kemudian menghubungkannya dengan pembenahan operasional dan reformasi tata kelola yang terukur.

Lima Titik Kerentanan yang Mengubah Gangguan Logistik Menjadi Krisis Pelayanan

Titik pertama adalah perencanaan pengadaan yang terlalu dekat dengan waktu kebutuhan. Pengadaan minyak mentah, BBM impor, dan penyewaan kapal yang dilakukan secara mendadak dapat mempersempit ruang untuk menghadapi cuaca buruk, antrean sandar, perubahan jadwal kargo, atau keterlambatan armada.

Dalam manajemen rantai pasok, waktu pemesanan, waktu pengiriman, dan tingkat persediaan penyangga menentukan kemampuan sistem menyerap gangguan. Ketika perencanaan hanya cukup untuk kondisi normal, keterlambatan beberapa hari dapat menguras persediaan operasional dengan cepat.

Karena itu, evaluasi perlu memeriksa jadwal pemesanan, kontrak pasokan, waktu kedatangan kapal, proyeksi konsumsi, dan riwayat stok terminal. Pengadaan yang terencana bukan sekadar soal harga, melainkan juga instrumen untuk melindungi kesinambungan pelayanan.

Titik kedua adalah mekanisme Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan efektivitas tender. Apabila HPS tidak mencerminkan kondisi pasar pada periode pengadaan, tender berisiko sepi peminat atau gagal, kemudian perlu diulang. Proses tersebut dapat menghabiskan waktu yang semestinya menjadi bagian dari perlindungan persediaan.

Namun, hubungan antara HPS dan gangguan Bali perlu dibuktikan melalui dokumen tender, pembanding harga produk dan biaya angkutan, serta catatan alasan kegagalan pengadaan. Titik ketiga adalah perencanaan kargo dan kapal yang tidak terpadu. Kargo yang telah diperoleh tanpa kapal yang siap, atau kapal yang tersedia tanpa muatan terjadwal, sama-sama dapat mengurangi kepastian pengiriman. Pada rute berisiko tinggi, kontrak pasokan jangka panjang dan penyewaan kapal berbasis waktu (time charter) dapat dievaluasi untuk mengurangi ketergantungan pada pengadaan mendadak.

Titik keempat adalah kemungkinan fragmentasi komando, sedangkan titik kelima adalah keterlambatan eskalasi informasi. Penggabungan fungsi Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan Pertamina International Shipping (PIS) ke dalam struktur Subholding Downstream pada Februari 2026 perlu dinilai berdasarkan hasil operasional, bukan semata-mata perubahan bagan organisasi.

Integrasi kelembagaan baru bermakna apabila perencanaan, pengadaan, perkapalan, terminal, dan pemasaran menggunakan data yang selaras serta memiliki jalur pengambilan keputusan yang jelas. Jika keterlambatan kapal tidak segera diterjemahkan menjadi peringatan risiko kekosongan SPBU, persoalan logistik dapat berkembang sebelum tindakan korektif dijalankan. Untuk memastikan apakah fragmentasi komando benar-benar terjadi, diperlukan pemeriksaan struktur kewenangan, jalur pelaporan, kronologi komunikasi, dan waktu keputusan.

“Pengadaan yang terlalu dekat dengan kebutuhan, HPS yang tidak sesuai dengan dinamika pasar, kargo yang tidak sinkron dengan kapal, serta koordinasi yang terfragmentasi dapat membentuk satu rangkaian kerentanan. Setiap faktor perlu dibuktikan melalui data, tetapi evaluasi tidak boleh berhenti pada pemicu terakhir yang terlihat di lapangan. Kita perlu mengetahui di mana risiko pertama kali muncul, mengapa peringatan tidak cukup cepat ditindaklanjuti, dan bagaimana tanggung jawab operasional dapat dibuat lebih jelas,” jelas Haidar Alwi.

Diagnosis tersebut menjadi dasar bagi pembenahan tiga lapis: penanganan darurat, perbaikan cara kerja, dan pembangunan fondasi ketahanan jangka panjang. Ketiganya perlu dijalankan secara terkoordinasi agar respons terhadap antrean tidak berakhir sebagai pengiriman tambahan yang hanya menyelesaikan gejala sementara.

Tiga Lapis Solusi: Dari War Room hingga Satu Komando Rantai Pasok.

Lapis pertama, dalam rentang 0-30 hari, berfokus pada pemulihan pelayanan dan pengendalian risiko langsung. War room Bali-Nusa Tenggara dapat dibentuk dengan melibatkan pengambil keputusan dari pengadaan, perkapalan, terminal, dan pemasaran. Setiap hari, tim memeriksa stok operasional, jadwal kedatangan kapal, kebutuhan SPBU, kesiapan mobil tangki, serta risiko keterlambatan. Keputusan dicatat bersama penanggung jawab dan tenggatnya, sehingga persoalan tidak berputar di antara beberapa meja tanpa penyelesaian. Jalur pasokan alternatif menggunakan mobil tangki dari Jawa Timur melalui penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dapat disiapkan sebagai rencana kontingensi setelah kapasitas, ketersediaan armada, biaya, keselamatan, dan dukungan penyeberangan diuji. Pengiriman malam juga dapat dipertimbangkan untuk mengurangi hambatan lalu lintas. Alokasi BBM perlu mengikuti data penjualan dan persediaan aktual, sedangkan komunikasi harian bersama Pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan informasi mengenai stok dan jadwal pasokan secara terbuka.

Lapis kedua, dalam rentang 1-6 bulan, berfokus pada pembenahan cara kerja. Pertamina dapat mengevaluasi kebutuhan satu fungsi pengendali rantai pasok terintegrasi yang menghubungkan pengadaan minyak mentah, kilang, impor, kapal, terminal, dan distribusi akhir. Fungsi ini memerlukan kewenangan lintas unit, jalur pelaporan yang jelas, dan target waktu keputusan. Perencanaan terpadu dengan proyeksi bergulir 90 hari dapat menyatukan kebutuhan pasar, jadwal produksi, pengadaan, dan ketersediaan kapal. Reformasi HPS dapat menggunakan indeks harga produk dan biaya angkutan terkini, peninjauan berkala, dokumentasi dasar perhitungan, serta pelibatan auditor sejak tahap perencanaan.

Panel vendor dan pemilik kapal yang telah melalui prakualifikasi, ditambah prosedur pengadaan darurat yang disetujui sebelumnya, dapat memperpendek waktu respons. Perlindungan hukum bagi pengambil keputusan perlu bertumpu pada kewenangan yang sah, iktikad baik, dokumentasi memadai, dan kepatuhan terhadap prosedur, tanpa menghilangkan pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil.

Lapis ketiga, dalam rentang 6-24 bulan, diarahkan pada pembangunan ketahanan fisik dan digital. Wilayah kepulauan seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur perlu dipetakan berdasarkan konsumsi, waktu pengiriman ulang, ketergantungan pada jalur laut, serta risiko cuaca. Standar stok operasional dapat ditetapkan berdasarkan profil risiko tersebut, bukan hanya mengikuti rata-rata nasional. Penambahan kapasitas tangki atau penggunaan fasilitas penyimpanan terapung (floating storage) dapat dipertimbangkan melalui studi kelayakan teknis, ekonomi, dan keselamatan. Pada saat yang sama, control tower digital perlu mengintegrasikan data stok terminal, posisi dan jadwal kapal, jadwal kilang, kesiapan armada, serta penjualan harian SPBU. Sistem peringatan dini kemudian dapat memicu eskalasi bertingkat kepada pimpinan operasional, direktur terkait, Direktur Utama, hingga koordinasi dengan Kementerian ESDM, BPH Migas, dan pemerintah daerah ketika dampaknya meluas.

*“Reformasi rantai pasok perlu menggabungkan tindakan darurat, perbaikan proses, dan investasi jangka panjang dalam satu peta jalan. Dalam 30 hari, mekanisme kendali darurat dan protokol eskalasi dapat disiapkan. Dalam 60-90 hari, perencanaan terpadu, evaluasi HPS, panel vendor, dan standar stok dapat mulai diterapkan sesuai kesiapan data. Dalam jangka panjang, kapasitas penyangga dan sistem digital dikembangkan berdasarkan studi kelayakan. Kecepatan keputusan perlu berjalan bersama kualitas keputusan, kejelasan kewenangan, dan pertanggungjawaban,” ujar Haidar Alwi.

Agar seluruh program tersebut menghasilkan perubahan nyata, setiap langkah perlu mempunyai penanggung jawab, tenggat, dan indikator keberhasilan. Tanpa mekanisme pengukuran, reformasi berisiko berhenti sebagai daftar kegiatan yang terlihat aktif, tetapi tidak membuktikan bahwa risiko kekosongan BBM benar-benar menurun.

Peta Jalan yang Bisa Ditagih untuk Membangun Ketahanan Energi Nasional

Dalam tujuh hari pertama, prioritasnya adalah mengaktifkan war room Bali–Nusa Tenggara, menyatukan data stok dan jadwal kapal, menilai kelayakan jalur pasokan alternatif, serta menjalankan komunikasi publik harian. Subholding Downstream, Pertamina, pemerintah daerah, dan pihak penyeberangan menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing. Dalam 30 hari, Pertamina dapat menetapkan protokol eskalasi dengan batas waktu keputusan yang jelas. Target mitigasi maksimal 24 jam sejak keterlambatan terdeteksi dapat digunakan sebagai indikator awal, dengan definisi yang tegas mengenai waktu deteksi, waktu keputusan, dan waktu tindakan di lapangan.

Dalam 60 hari, evaluasi standar stok operasional berbasis risiko, formula HPS, riwayat tender, panel vendor, dan prosedur pengadaan darurat dapat dilakukan bersama unit terkait dan auditor. Dalam 90 hari, perencanaan bergulir 90 hari yang menyatukan kebutuhan pasar, produksi, pengadaan, dan kapal dapat mulai diterapkan. Pada periode yang sama, control tower tahap awal dapat mengintegrasikan data terminal, kapal, kilang, dan SPBU. Dalam 6–18 bulan, penguatan kapasitas tangki atau fasilitas penyimpanan terapung dapat dilanjutkan apabila studi kelayakan menunjukkan manfaat yang sepadan dengan biaya dan risiko. Tenggat tersebut menjadi sasaran kerja yang perlu disesuaikan dengan kesiapan teknis, kewenangan, serta proses pengadaan, bukan sekadar tanggal administratif.

Keberhasilan perlu dinilai melalui indikator yang konsisten dan dapat diperiksa. Lima indikator utama meliputi tidak adanya kekosongan stok di SPBU wilayah prioritas selama periode evaluasi, kepatuhan terhadap standar minimum stok operasional, ketepatan jadwal kapal ke wilayah rawan, jumlah tender gagal yang terbukti berkaitan dengan ketidaksesuaian HPS, dan waktu dari deteksi keterlambatan hingga mitigasi berjalan. Indikator tambahan dapat mencakup durasi gangguan, persentase SPBU yang kembali beroperasi normal, realisasi pasokan dibandingkan rencana, dan akurasi proyeksi permintaan. Pelaporan berkala kepada pimpinan dan publik memungkinkan setiap pihak menilai hasil berdasarkan data, bukan sekadar klaim keberhasilan.

Dimensi akuntabilitas perlu menjadi bagian dari desain sistem sejak awal. Evaluasi harus membedakan gangguan akibat faktor alam, kendala teknis, kelemahan perencanaan, dan dugaan pelanggaran prosedur. Jika kelemahan sistem terbukti, tindak lanjut perlu menetapkan penanggung jawab, tenggat perbaikan, dan ukuran keberhasilan. Jika terdapat dugaan pelanggaran, pemeriksaan dilakukan berdasarkan bukti serta ketentuan yang berlaku.

Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara ketegasan dan keadilan: tidak menetapkan kesalahan tanpa dasar, tetapi juga tidak membiarkan kelemahan yang berulang tanpa koreksi. Pada akhirnya, transformasi hilir tidak diukur dari perubahan struktur organisasi atau banyaknya rapat koordinasi, melainkan dari kemampuan sistem menjaga pasokan ketika masyarakat membutuhkannya.

“Bali memberi pelajaran strategis bahwa ketahanan energi tidak cukup dibangun melalui tambahan pasokan setelah gangguan terjadi. Indonesia memerlukan satu rantai pasok yang terkoordinasi, pengadaan yang terencana, harga yang mencerminkan kondisi pasar, cadangan yang sesuai dengan risiko wilayah, dan sistem peringatan dini yang mampu memicu keputusan tepat waktu. Setiap program perlu memiliki penanggung jawab, tenggat, dan ukuran hasil yang dapat diperiksa. Jika pembenahan dilakukan secara konsisten, antrean ini dapat menjadi titik balik bagi tata kelola energi nasional. Jika kelemahan yang sama dibiarkan, gangguan serupa berisiko muncul kembali di wilayah lain dengan dampak yang sama besarnya,” pungkas Haidar Alwi.