
JAKARTA – Rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengatur sertifikasi badan usaha dan sertifikasi profesi sektor perumahan dinilai sebagai langkah tepat untuk meningkatkan profesionalisme, kepastian hukum, dan daya saing industri perumahan nasional.
Pakar Hukum Perumahan dan Properti, M. Ilham Hermawan, menilai bahwa penguatan standar kemampuan badan usaha dan kompetensi tenaga profesional merupakan kebutuhan mendasar dalam membangun industri perumahan yang sehat, kredibel, dan mampu bersaing di tingkat global.
Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila tersebut, penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PKP tentang Pembinaan Pelaku Usaha dan Perlindungan Konsumen Sektor Perumahan menunjukkan arah kebijakan yang semakin menempatkan profesionalisme sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan perumahan.
“Langkah Kementerian PKP mengatur sertifikasi badan usaha dan sertifikasi profesi merupakan kebijakan yang tepat. Industri perumahan tidak cukup hanya didukung oleh pelaku usaha yang memiliki legalitas, tetapi juga harus memiliki kemampuan usaha dan sumber daya manusia yang kompeten serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional,” ujarnya.
Ilham menjelaskan bahwa pengaturan sertifikasi sebenarnya bukan hal baru dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. Sektor jasa konstruksi telah lebih dahulu menerapkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sebagai instrumen untuk memastikan kemampuan badan usaha dan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

Menurutnya, sektor perumahan memiliki kebutuhan yang tidak kalah penting untuk menerapkan standar serupa, mengingat kegiatan usaha perumahan tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga pengembangan kawasan, pemasaran, transaksi, hingga pengelolaan perumahan.
“Jika sektor jasa konstruksi telah memiliki standar sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja, maka sudah semestinya sektor pengembangan dan pengelolaan perumahan juga memiliki sistem sertifikasi yang jelas. Terlebih lagi, kegiatan usaha perumahan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan hubungan hukum yang berlangsung dalam jangka panjang,” jelasnya.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila tersebut menegaskan bahwa sertifikasi badan usaha diperlukan untuk memastikan pelaku usaha memiliki kapasitas yang sesuai dengan karakteristik dan skala kegiatan usahanya.
Sertifikasi badan usaha dapat menjadi instrumen untuk menilai pengalaman, kemampuan keuangan, ketersediaan sumber daya manusia, serta kapasitas penyelenggaraan usaha. Dengan demikian, sertifikasi tidak hanya memberikan pengakuan formal, tetapi juga menjadi ukuran objektif terhadap kemampuan pelaku usaha.
“Harus dibedakan antara legalitas berusaha dan kemampuan menjalankan usaha. Perizinan memberikan dasar hukum untuk melakukan kegiatan usaha, sedangkan sertifikasi memberikan pengakuan terhadap kapasitas dan kemampuan badan usaha. Keduanya penting, tetapi memiliki fungsi yang berbeda,” katanya.
Selain sertifikasi badan usaha, Ilham menilai sertifikasi profesi juga menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha perumahan.
Menurutnya, profesionalisme tenaga kerja sektor perumahan harus dibangun melalui standar kompetensi yang terukur, baik dalam kegiatan pengembangan perumahan maupun pengelolaan rumah susun dan lingkungan perumahan.
“Sertifikasi profesi merupakan bentuk pengakuan terhadap kompetensi seseorang berdasarkan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, profesionalisme tidak hanya dinilai berdasarkan pengalaman kerja, tetapi juga melalui proses pengujian kompetensi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ilham mengapresiasi arah pengaturan yang menempatkan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai bagian dari sistem sertifikasi sektor perumahan.
Dalam rancangan pengaturan tersebut, LSBU melaksanakan sertifikasi badan usaha dengan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), sedangkan LSP melaksanakan sertifikasi profesi dengan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Menurutnya, keterlibatan lembaga sertifikasi yang terakreditasi dan terlisensi merupakan langkah penting untuk memastikan proses sertifikasi dilaksanakan berdasarkan standar penilaian yang kredibel.
“Pengaturan yang menghubungkan sertifikasi badan usaha dengan akreditasi KAN serta sertifikasi profesi melalui LSP yang memperoleh lisensi BNSP merupakan langkah tepat. Sistem ini memberikan landasan kelembagaan agar sertifikasi tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui mekanisme penilaian yang memiliki standar dan pengawasan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penguatan sistem sertifikasi juga harus didukung oleh asosiasi sektor perumahan yang memiliki kapasitas kelembagaan memadai. Karena itu, pengaturan mengenai penilaian asosiasi menjadi bagian penting untuk memastikan asosiasi mampu berkontribusi terhadap pembinaan dan peningkatan kompetensi anggotanya.
Dalam perspektif yang lebih luas, Ilham menilai sertifikasi badan usaha dan sertifikasi profesi juga memiliki hubungan erat dengan peningkatan daya saing global industri perumahan Indonesia.
Menurutnya, perkembangan investasi dan kerja sama internasional menuntut adanya standar kemampuan usaha dan kompetensi profesional yang dapat diukur serta dibandingkan dengan praktik di negara lain.
“Dalam persaingan global, yang dinilai bukan hanya kemampuan membangun dan memasarkan produk perumahan, tetapi juga kredibilitas badan usaha, kompetensi tenaga profesional, dan kualitas tata kelola industrinya. Sertifikasi merupakan salah satu instrumen penting untuk membangun kepercayaan tersebut,” jelasnya.
Meski demikian, Ilham mengingatkan bahwa sertifikasi nasional perlu terus dikembangkan agar memiliki standar yang relevan dengan kebutuhan industri internasional. Pengakuan kompetensi secara global membutuhkan kesesuaian standar, kredibilitas lembaga penilai, dan mekanisme pengakuan yang dapat diterima secara internasional.
Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan sertifikasi harus menghindari praktik yang hanya berorientasi pada penerbitan dokumen administratif.
“Sertifikasi jangan sampai berubah menjadi sekadar kewajiban memperoleh sertifikat. Yang paling penting adalah kualitas proses penilaiannya. Sertifikasi harus benar-benar mencerminkan kemampuan badan usaha dan kompetensi profesi, bukan hanya menjadi persyaratan administratif tambahan,” tegasnya.
Menurut Ilham, sistem sertifikasi juga perlu mempertimbangkan karakteristik dan skala usaha agar tidak menimbulkan hambatan yang tidak proporsional, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Ia berharap pengaturan sertifikasi badan usaha dan sertifikasi profesi dalam Rancangan Peraturan Menteri PKP dapat menjadi fondasi pembentukan standar profesionalisme sektor perumahan nasional.
“Pengaturan ini merupakan langkah maju dalam membangun industri perumahan yang profesional. Dengan sertifikasi badan usaha dan sertifikasi profesi yang kredibel, kita tidak hanya meningkatkan kualitas penyelenggaraan perumahan dan perlindungan konsumen, tetapi juga mempersiapkan industri perumahan Indonesia agar memiliki daya saing yang lebih kuat di tingkat global,” pungkasnya.





Tinggalkan Balasan