
JAKARTA – Hubungan kelembagaan antara Indonesia dan Malaysia dalam bidang peradilan agama mendapat ruang penguatan melalui kunjungan delegasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pertemuan tersebut dimanfaatkan sebagai forum pertukaran informasi mengenai tata kelola lembaga peradilan, perkembangan digitalisasi administrasi perkara, pelaksanaan fungsi yudisial, hingga pelayanan hukum keluarga yang menghadapi tantangan lintas negara.
Rombongan Negeri Perlis dipimpin Ketua Hakim Syarie Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis, Yang Amat Arif H. Jaidi bin Ahmad. Kehadiran delegasi disambut Ketua PTA Jakarta, Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H., bersama jajaran pimpinan dan aparatur peradilan agama wilayah Jakarta.
Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris PTA Jakarta, serta para Ketua Pengadilan Agama sewilayah PTA Jakarta bersama unsur kepaniteraan dan kesekretariatan.
Penyambutan berlangsung dengan nuansa budaya Betawi melalui alunan lagu Kicir-Kicir. Prosesi dilanjutkan dengan pemberian syal kepada delegasi sebelum seluruh peserta mengikuti agenda resmi di aula PTA Jakarta.

Silaturahmi Kelembagaan dan Pertukaran Pengetahuan
Dalam sambutannya, Ketua PTA Jakarta Muh. Abduh Sulaeman menyampaikan terima kasih atas kunjungan rombongan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis.
Ia berharap pertemuan tersebut menjadi sarana membangun hubungan yang lebih erat sekaligus membuka kesempatan untuk saling mempelajari praktik penyelenggaraan peradilan di masing-masing institusi.
Pembahasan tidak hanya diarahkan pada aspek teknis persidangan, tetapi juga mencakup administrasi perkara, pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi pelayanan, dan pengelolaan organisasi.
Abduh Sulaeman turut menjelaskan cakupan kelembagaan peradilan agama di Indonesia yang terdiri atas 34 Pengadilan Tinggi Agama dan 446 Pengadilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Menurutnya, komunikasi antarlembaga memiliki nilai penting dalam memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan.
Sementara itu, Ketua Hakim Syarie Negeri Perlis, Yang Amat Arif H. Jaidi bin Ahmad, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan jajaran PTA Jakarta.
Ia menilai kesempatan tersebut bermanfaat untuk memperoleh informasi dan berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan tugas kehakiman, khususnya dalam administrasi serta penanganan persoalan hukum keluarga.
Kompleksitas persoalan keluarga, menurutnya, membutuhkan pemahaman yang terus berkembang. Karena itu, hubungan dan komunikasi antarlembaga peradilan perlu dijaga agar pertukaran pengetahuan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Digitalisasi Dituntut Memberikan Manfaat Nyata
Agenda berikutnya menghadirkan paparan Wakil Ketua PTA Jakarta, Dr. Drs. Abdul Ghofur, S.H., M.H., dengan tema Digitalisasi Peradilan Agama: Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan.
Paparan tersebut dimoderatori Hakim Tinggi Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.
Digitalisasi menjadi salah satu isu strategis karena perkembangan teknologi telah mengubah kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik, termasuk dalam lingkungan peradilan.
Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mendukung efektivitas administrasi, memperkuat keterbukaan informasi, meningkatkan ketertiban pengelolaan perkara, serta mempermudah masyarakat memperoleh layanan pengadilan.
Namun, modernisasi tidak cukup hanya ditandai dengan penggunaan sistem elektronik. Kesiapan sumber daya manusia, keamanan data, pengawasan, dan konsistensi penerapan prosedur tetap menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi perlu dilihat dari manfaatnya terhadap kualitas pelayanan, bukan semata-mata dari banyaknya sistem atau aplikasi yang digunakan.
Ketua PA Jakarta Pusat Angkat Persoalan Perkawinan WNI di Mancanegara
Sorotan lain dalam kunjungan tersebut adalah paparan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., mengenai Administrasi Tata Kelola dan Implementasi Sidang Isbat Nikah (SIN) di Luar Negeri.
Materi ini mengangkat kebutuhan kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, terutama terkait perkawinan yang belum tercatat sesuai ketentuan hukum nasional.
Mobilitas masyarakat Indonesia sebagai pekerja migran, pelajar, dan diaspora menghadirkan berbagai persoalan administrasi keluarga yang tidak selalu mudah diselesaikan dari negara tempat mereka tinggal.
Perkawinan yang belum tercatat dapat menimbulkan hambatan ketika pasangan membutuhkan dokumen untuk kepentingan administrasi kependudukan, pencatatan kelahiran anak, pembuktian hubungan keluarga, maupun kepentingan keperdataan lainnya.
Aliyuddin menjelaskan bahwa Sidang Isbat Nikah merupakan salah satu jalur hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh pengesahan perkawinan apabila persyaratan dan ketentuan hukum terpenuhi.
Dalam prosesnya, hakim harus memeriksa identitas para pihak, bukti perkawinan, wali, saksi, terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, serta ada atau tidaknya halangan hukum.
Artinya, permohonan isbat nikah tidak dapat dikabulkan hanya berdasarkan pengakuan pemohon atau kebutuhan memperoleh dokumen perkawinan. Pembuktian dan pertimbangan hukum tetap menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan.
Regulasi dan Kewenangan Tidak Boleh Diabaikan
Dalam materi tersebut, Aliyuddin turut menjelaskan sejumlah ketentuan yang menjadi landasan penanganan perkara perkawinan lintas negara.
Di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, serta Kompilasi Hukum Islam.
Selain itu, terdapat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 084/KMA/SK/V/2011 mengenai izin penyelenggaraan sidang pengesahan perkawinan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Pedoman lainnya adalah SEMA Nomor 2 Tahun 2024 mengenai permohonan isbat nikah atas perkawinan WNI di luar negeri dan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.
Dalam konteks administrasi, perlu dibedakan antara perkawinan yang sudah dicatat oleh pejabat berwenang dengan perkawinan yang belum tercatat.
Masing-masing memiliki mekanisme penyelesaian berbeda. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami prosedur yang berlaku agar tidak keliru menentukan jalur pelayanan hukum.
Perlindungan Hak Keluarga Menjadi Tujuan Penting
Penguatan pelayanan isbat nikah luar negeri memiliki kaitan langsung dengan perlindungan hak perempuan, anak, dan anggota keluarga lainnya.
Kepastian status perkawinan dapat menjadi dasar penting dalam penyelesaian berbagai persoalan keperdataan dan administrasi kependudukan.
Untuk mendukung pelaksanaannya, diperlukan koordinasi antara Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Kementerian Agama, serta instansi administrasi kependudukan.
Masing-masing lembaga harus menjalankan fungsi sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku agar proses pelayanan berjalan secara tertib.
Di sisi lain, perluasan akses peradilan juga harus diimbangi dengan transparansi persyaratan, kepastian biaya, perlindungan data pribadi, dan pengawasan pelayanan.
Prinsip independensi hakim serta kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara tidak boleh dikorbankan atas alasan kemudahan administrasi.
Modernisasi Peradilan Harus Sejalan dengan Integritas
Setelah pemaparan dan diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata antara PTA Jakarta dan delegasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis, kemudian ditutup dengan foto bersama.
Kunjungan tersebut menunjukkan bahwa pertukaran pengalaman antarlembaga memiliki peran dalam memperkaya perspektif penyelenggaraan peradilan, khususnya menghadapi perkembangan teknologi dan persoalan hukum keluarga lintas negara.
Meski demikian, penguatan kelembagaan tidak cukup hanya melalui pertemuan dan pertukaran informasi. Diperlukan tindak lanjut yang terukur agar pengetahuan yang diperoleh dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan.
Integritas aparatur, profesionalitas hakim, akuntabilitas administrasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tetap menjadi unsur mendasar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Pada akhirnya, teknologi merupakan sarana untuk mendukung pelayanan, sedangkan keadilan dan kepastian hukum merupakan tujuan yang harus diwujudkan.
Peradilan modern bukan sekadar peradilan yang semakin digital, melainkan peradilan yang mampu menjaga integritas, menjamin independensi, dan memberikan pelayanan hukum secara profesional serta bertanggung jawab kepada masyarakat.





Tinggalkan Balasan