JAKARTA – Kekuatan sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh visi Presiden, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan yang menopang pelaksanaan visi itu. Negara membutuhkan figur yang memahami hubungan antara kekuasaan, hukum, parlemen, dan kepentingan masyarakat. Terlebih ketika Indonesia memasuki fase pembangunan yang menuntut konsolidasi politik, percepatan industrialisasi, penguasaan teknologi, serta penguatan kedaulatan nasional. Jabatan Wakil Presiden memiliki arti strategis karena menjadi bagian dari kepemimpinan eksekutif yang dapat memperkuat koordinasi, menjaga kesinambungan kebijakan, dan membantu Presiden memastikan agenda pemerintahan berjalan secara efektif.
Pengalaman lintas bidang menjadi salah satu ukuran penting dalam membaca kapasitas kepemimpinan nasional. Perpaduan antara pengetahuan, pemahaman hukum, pengalaman organisasi, dan penguasaan proses politik dapat membentuk perspektif yang luas dalam menghadapi kompleksitas pemerintahan. Ir. R. Haidar Alwi, MT – Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, mengkaji perjalanan Sufmi Dasco Ahmad sebagai representasi kepemimpinan politik yang memiliki pengalaman di bidang profesional, hukum, organisasi partai, dan parlemen. Haidar Alwi menempatkan rekam jejak itu sebagai bahan analisis mengenai hubungan antara kapasitas individu, kekuatan institusi, dan kebutuhan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dasco menempuh pendidikan teknik elektro di Universitas Pancasila, kemudian melanjutkan pendidikan hukum hingga meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Islam Bandung. Ia memiliki pengalaman profesional di bidang usaha dan hukum sebelum memasuki parlemen. Sejak 2008, ia terlibat dalam perjalanan Partai Gerindra. Ia kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2014–2019 dan menjabat Wakil Ketua DPR RI sejak 2019. Pada periode 2024–2029, ia mengemban tugas sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Perjalanan ini mempertemukan disiplin ilmu teknik, pengetahuan hukum, pengalaman profesional, dan praktik kepemimpinan politik dalam satu rekam jejak.
“Kepemimpinan nasional membutuhkan keluasan berpikir dan kedalaman memahami persoalan. Ilmu pengetahuan membentuk cara seseorang menganalisis, hukum memberikan batas dan kepastian, sedangkan pengalaman organisasi mengajarkan kemampuan mengelola perbedaan. Ketika seluruh kemampuan itu diarahkan kepada kepentingan bangsa, pengalaman tidak berhenti sebagai riwayat jabatan, melainkan menjadi modal untuk membangun institusi yang lebih kuat,” tegas Haidar Alwi.
Perjalanan profesional dan politik Dasco menghadirkan sejumlah dimensi untuk menilai kebutuhan kepemimpinan sipil Indonesia. Salah satu dimensi paling mendasar ialah supremasi sipil, yakni bagaimana kekuasaan negara dijalankan berdasarkan konstitusi, bagaimana kewenangan setiap institusi dijaga, dan bagaimana kepemimpinan politik memastikan seluruh kekuatan negara bekerja untuk kepentingan nasional.
Supremasi Sipil sebagai Kekuatan Konstitusi dan Arsitektur Demokrasi Nasional.
Supremasi sipil bukan sekadar persoalan siapa yang menduduki jabatan pemerintahan. Prinsip ini menyangkut kedudukan konstitusi sebagai dasar tertinggi penyelenggaraan kekuasaan negara. Pemerintahan memperoleh legitimasi melalui mekanisme demokratis, menjalankan kewenangan berdasarkan hukum, dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada rakyat. Dengan demikian, supremasi sipil tidak identik dengan dominasi kelompok politik, melainkan memastikan bahwa seluruh kekuatan negara berada dalam tatanan konstitusional.
Prinsip ini justru membutuhkan institusi pertahanan dan keamanan yang kuat serta profesional. TNI menjalankan mandat pertahanan negara, sementara Polri melaksanakan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan sipil menetapkan arah kebijakan sesuai kewenangan konstitusional, sedangkan setiap institusi menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembagian fungsi yang tegas menciptakan keseimbangan sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Demokrasi yang matang tidak dibangun melalui pelemahan institusi, tetapi melalui penguatan tata kelola dan kepastian batas kewenangan. Presiden membutuhkan parlemen yang produktif, parlemen membutuhkan pemerintahan yang akuntabel, lembaga peradilan membutuhkan independensi, dan institusi pertahanan serta keamanan membutuhkan kepastian mandat. Hubungan antarlembaga harus memungkinkan koordinasi tanpa menghilangkan fungsi pengawasan. Kekuatan negara lahir dari kemampuan seluruh institusi bekerja secara profesional dalam satu tatanan hukum.
Pengalaman Dasco sebagai pimpinan DPR RI memberikan perspektif penting mengenai hubungan legislatif dan eksekutif. Parlemen merupakan tempat kebijakan dibahas, undang-undang dibentuk, anggaran negara diputuskan, dan pelaksanaan pemerintahan diawasi. Pengalaman memimpin proses kelembagaan memberikan pemahaman mengenai dinamika fraksi, komunikasi politik, serta kebutuhan mempertemukan kepentingan yang berbeda. Kemampuan semacam ini relevan untuk dianalisis ketika Indonesia membutuhkan koordinasi pemerintahan yang semakin kompleks.
Haidar Alwi mengembangkan gagasan Kepemimpinan Penghubung Nasional, yaitu kepemimpinan yang mampu mempertemukan kekuatan institusi negara, kekuatan intelektual, kekuatan ekonomi produktif, dan partisipasi masyarakat. Negara tidak akan mencapai kemajuan maksimal apabila pemerintah terpisah dari dunia pendidikan, industri tidak terhubung dengan riset, atau kebijakan nasional tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Kepemimpinan yang efektif perlu membangun hubungan produktif di antara seluruh unsur tanpa mengambil alih kewenangan masing-masing.
Gagasan ini memiliki arti strategis karena persoalan pembangunan tidak pernah berdiri sendiri. Ketahanan pangan berkaitan dengan teknologi pertanian, industrialisasi berkaitan dengan pendidikan dan riset, sedangkan kemandirian energi berkaitan dengan investasi, regulasi, dan penguasaan teknologi. Koordinasi yang baik memungkinkan setiap sektor saling memperkuat. Pengalaman politik dan kelembagaan dapat menjadi modal untuk memahami hubungan itu, sementara keberhasilannya tetap ditentukan oleh integritas, kualitas keputusan, dan hasil kerja yang dapat diukur.
“Supremasi sipil adalah supremasi konstitusi. Bukan pertentangan antara sipil dan militer, bukan pula dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya. Presiden menjalankan mandat pemerintahan, parlemen menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, lembaga peradilan menjaga keadilan, TNI dan Polri bekerja profesional sesuai tugasnya, dan seluruh kekuatan negara tunduk kepada hukum. Negara yang kuat adalah negara yang institusinya berwibawa, kewenangannya jelas, dan rakyatnya memperoleh perlindungan serta keadilan,” jelas Haidar Alwi.
Kekuatan supremasi sipil akan semakin berarti apabila mampu menopang agenda pembangunan nasional. Pemerintahan Presiden Prabowo menghadapi kebutuhan untuk mempercepat transformasi ekonomi, memperkuat kedaulatan negara, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Agenda itu memerlukan kepemimpinan yang memahami hubungan antara kebijakan, kelembagaan, dan pelaksanaan program. Di sinilah pengalaman politik dan legislatif menjadi salah satu aspek yang layak diperhitungkan dalam pembahasan mengenai Sufmi Dasco Ahmad.
Sufmi Dasco Ahmad dan Penguatan Kesinambungan Kepemimpinan Pemerintahan Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto membawa agenda pembangunan yang luas, mulai dari ketahanan pangan dan energi, hilirisasi industri, penguatan pertahanan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seluruh agenda ini merupakan bagian dari transformasi Indonesia menuju negara yang semakin mandiri dan berdaya saing. Tantangannya bukan hanya merumuskan program, tetapi memastikan kebijakan berjalan secara konsisten, terkoordinasi, dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Pembangunan nasional membutuhkan kesinambungan antara visi politik dan kemampuan administratif. Kebijakan pangan memerlukan koordinasi pertanian, perdagangan, industri, dan distribusi. Hilirisasi membutuhkan kepastian regulasi, investasi, teknologi, serta sumber daya manusia terampil. Penguatan pendidikan membutuhkan hubungan antara sekolah, perguruan tinggi, riset, dan kebutuhan dunia kerja. Semakin kompleks agenda pembangunan, semakin penting kemampuan kepemimpinan dalam menghubungkan kementerian, lembaga, parlemen, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat.
Wakil Presiden memiliki posisi strategis untuk membantu Presiden menjalankan tugas pemerintahan melalui penugasan Presiden. Peran koordinasi, pengawalan program prioritas, komunikasi antarlembaga, dan pemantauan kesinambungan kebijakan dapat menjadi bagian dari tanggung jawab itu. Pengalaman Dasco di parlemen memberikan dimensi yang relevan untuk dianalisis karena ia memahami proses legislasi, pengawasan pemerintah, dan dinamika hubungan politik. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal kelembagaan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan integritas, kecakapan manajerial, dan penghormatan terhadap konstitusi.
Salah satu tantangan pemerintahan adalah mengubah dukungan politik menjadi efektivitas kebijakan. Dukungan di parlemen penting untuk membangun landasan regulasi dan anggaran, tetapi keberhasilan pembangunan tetap bergantung pada kualitas pelaksanaan. Pemerintah membutuhkan pengawasan yang konstruktif, birokrasi yang profesional, dan koordinasi yang mampu mengatasi hambatan sektoral. Konsolidasi politik akan memiliki nilai nyata ketika menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, investasi produktif, lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan.
Indonesia juga membutuhkan transformasi dari negara yang kaya sumber daya alam menjadi negara yang unggul dalam industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hilirisasi perlu menghasilkan rantai nilai domestik, memperkuat kemampuan manufaktur, meningkatkan riset, dan menciptakan pekerjaan produktif. Generasi muda perlu memiliki akses terhadap pendidikan bermutu, teknologi digital, kecerdasan buatan, dan ruang inovasi. Dengan demikian, bonus demografi dapat berubah menjadi kekuatan produktif yang memperkokoh kemandirian bangsa.
Gagasan Nation Power Keempat dapat menjadi kerangka untuk memahami kebutuhan strategis ini. Kekuatan nasional dibangun melalui integrasi kapasitas negara, keunggulan intelektual, penguasaan teknologi, produktivitas ekonomi, dan partisipasi rakyat. Kekuatan politik memberikan arah, supremasi hukum menjaga kepastian, ilmu pengetahuan melahirkan inovasi, industri menciptakan nilai tambah, dan masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan. Seluruh unsur itu perlu bergerak saling melengkapi agar Indonesia tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga semakin mandiri dan berdaya saing.
Pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Apabila terjadi kekosongan jabatan, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi. Mekanisme ini menempatkan kewenangan pengusulan pada Presiden dan kewenangan pemilihan pada MPR. Proses yang berjalan sesuai ketentuan merupakan wujud konkret supremasi konstitusi sekaligus jaminan kesinambungan pemerintahan.
Bagi Haidar Alwi, pengalaman Sufmi Dasco Ahmad di bidang hukum, organisasi politik, dan parlemen merupakan rekam jejak yang relevan untuk dibahas ketika Indonesia membutuhkan penguatan kepemimpinan sipil. Analisis terhadap seorang figur tidak berhenti pada jabatan yang pernah diemban, tetapi juga mencakup kemampuan mengubah pengalaman menjadi kontribusi bagi institusi dan masyarakat. Pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan kesinambungan kebijakan, koordinasi yang efektif, dan kepemimpinan yang mampu menjaga keseimbangan antara kekuatan politik, supremasi konstitusi, serta kepentingan rakyat.
“Indonesia memiliki kekayaan alam, kekuatan demografi, kecerdasan intelektual, dan posisi geopolitik yang sangat strategis. Semua itu merupakan modal besar untuk membangun negara yang mandiri, maju, dan berpengaruh. Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki agenda transformasi yang membutuhkan institusi kuat, kepemimpinan sipil yang matang, serta kerja sama seluruh elemen bangsa. Sufmi Dasco Ahmad memiliki pengalaman politik, hukum, dan kelembagaan yang patut diperhitungkan dalam pembahasan mengenai penguatan kepemimpinan nasional. Ukuran tertinggi dari setiap amanah kenegaraan adalah kemampuan menjaga konstitusi, memperkuat negara, dan menghadirkan kemajuan yang nyata bagi rakyat, pungkas Haidar Alwi.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan