JAKARTA – SIAGA 98 meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebaiknya tidak memimpin langsung Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurut kami, jabatan Kapolri bukan sekadar jabatan struktural, melainkan simbol kehormatan, kewibawaan, dan marwah institusi Kepolisian Republik Indonesia.
Karena itu, sangat penting menjaga agar proses penegakan kode etik terhadap mantan Kapolri tidak menimbulkan persoalan etik baru maupun persepsi konflik kepentingan.
Kapolri sebagai pejabat tertinggi di institusi Polri sebaiknya mengambil posisi sebagai penjaga kehormatan institusi, bukan menjadi orang yang memimpin langsung persidangan terhadap pendahulunya.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dapat mendelegasikan tugas tersebut kepada perwira tinggi (Pati) Polri lainnya yang memenuhi ketentuan dan memiliki integritas.
Dengan demikian, proses sidang etik tetap berjalan tanpa mengurangi kewibawaan jabatan Kapolri.
SIAGA 98 juga mendukung lahirnya Perpol Nomor 4 Tahun 2026 sebagai perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
Regulasi baru ini memberikan pengaturan lebih fleksibel mengenai komposisi keanggotaan Majelis KKEP, termasuk kemungkinan anggota majelis berpangkat lebih rendah dari terduga pelanggar.
Bagi SIAGA 98, substansi penting dari perubahan regulasi ini adalah memastikan bahwa tidak ada anggota Polri yang kebal terhadap pemeriksaan etik, termasuk mereka yang pernah menduduki jabatan tertinggi di institusi Polri.
LISTYO SIGIT SEBAIKNYA MENGUNDURKAN DIRI
SIAGA 98 menyarankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mempertimbangkan pengunduran diri dari dinas Polri sebelum Sidang KKEP dilaksanakan, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Mekanisme tersebut telah dikenal dalam Pasal 111 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Pasal tersebut memberikan kesempatan kepada Terduga Pelanggar yang terancam sanksi PTDH untuk mengajukan pengunduran diri sebelum pelaksanaan sidang, dengan mempertimbangkan persyaratan tertentu.
Jalan pengunduran diri ini, dapat menjadi pilihan yang lebih terhormat secara moral dan institusional. Setidaknya, langkah tersebut menunjukkan penghormatan terhadap jabatan Kapolri yang pernah diembannya.
Jangan sampai persoalan yang melibatkan mantan Kapolri justru membebani Kapolri yang sedang menjabat dan menimbulkan kegaduhan berkepanjangan di tubuh Polri.
Namun, perlu ditegaskan bahwa pengunduran diri bukan berarti menghapus dugaan pelanggaran ataupun membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban hukum.
Semua proses hukum yang memang harus berjalan tetap wajib dihormati.
JAGA MARWAH INSTITUSI NEGARA, JANGAN PERTAHANKAN JABATAN DENGAN SEGALA CARA
SIAGA 98 berpandangan bahwa seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari bagaimana ia memperoleh dan menjalankan kekuasaan, tetapi juga dari bagaimana ia bersikap ketika menghadapi persoalan dan mempertanggungjawabkan masa kepemimpinannya.
Dalam konteks ini, pilihan untuk mengundurkan diri dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral apabila memang memenuhi ketentuan hukum.
Setidaknya, langkah tersebut dapat menjadi jalan keluar yang lebih elegan, mengurangi beban institusi, sekaligus memberikan ruang bagi Polri untuk melanjutkan reformasi dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
Sebagaimana pesan yang ingin kami sampaikan melalui perbandingan dengan langkah politik Gibran Rakabuming Raka, seorang pejabat publik perlu memahami bahwa kepentingan yang lebih besar harus ditempatkan di atas kepentingan mempertahankan posisi.
Pada akhirnya, kehormatan institusi negara jauh lebih penting daripada kehormatan jabatan seseorang.
Polri harus menjadi institusi yang kuat karena hukum dan integritasnya, bukan karena siapa yang sedang memegang kekuasaan.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan