(Oleh: R. HAIDAR ALWI – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB)
Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo menunjukkan arah pengawalan kebijakan yang tepat dengan menempatkan penciptaan lapangan kerja, pencegahan pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan buruh dalam agenda industrialisasi nasional.
Pendekatan ini layak didukung karena menghubungkan pembangunan industri dengan kebutuhan paling nyata masyarakat: pekerjaan yang layak, penghasilan yang pasti, dan keberlangsungan ekonomi keluarga.
Dalam sambutan melalui video pada peringatan HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit KSPSI AGN di Sukabumi, 18 Oktober 2026, Listyo menekankan penguatan regulasi, percepatan hilirisasi, dan pengembangan industri untuk memperluas kesempatan kerja.
Ia juga menempatkan peningkatan keterampilan serta perlindungan hak pekerja sebagai bagian penting dari agenda tersebut.
Penekanan tersebut memberikan orientasi yang jelas bagi pengawalan KSP. Pertumbuhan industri akan semakin bermakna ketika masyarakat memperoleh akses bekerja, tenaga kerja memiliki perlindungan, dan pendapatan keluarga mampu menopang kebutuhan hidup.
Pabrik yang beroperasi, pekerja yang direkrut, serta usaha yang bertahan menjadi jalur konkret untuk membawa manfaat pembangunan ke rumah tangga.
Perhatian Listyo terhadap pencegahan PHK juga memiliki arti strategis. Membuka pekerjaan baru dan mempertahankan pekerjaan yang sudah ada merupakan dua kepentingan yang saling menguatkan.
Keluarga pekerja membutuhkan kepastian bahwa pengembangan industri berjalan bersama upaya menjaga keberlangsungan perusahaan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
Dalam konteks tersebut, pengawalan KSP dapat memberi kontribusi melalui percepatan penyelesaian hambatan lintas instansi.
Persoalan perizinan, energi, bahan baku, maupun ketidaksinkronan pelaksanaan kebijakan dapat mengganggu kegiatan produksi dan mengancam pekerjaan.
Kehadiran KSP sebagai pengawal program Presiden menjadi strategis untuk mendorong instansi terkait menuntaskan persoalan sesuai kewenangannya.
Arah pengawalan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Listyo dalam pertemuan di Istana Merdeka pada 19 Oktober 2026.
Presiden memberikan arahan mengenai pengawasan dan pengendalian program prioritas nasional agar pelaksanaannya tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Arahan tersebut memperkuat landasan bagi Listyo untuk mengawal penyelesaian hambatan pelaksanaan kebijakan.
Penyampaian agenda industrialisasi di hadapan organisasi buruh juga membuka ruang untuk memperkuat hubungan pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
Pekerja memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi di tempat kerja, sementara pengusaha memahami kendala yang memengaruhi produksi.
Komunikasi yang ditindaklanjuti secara konsisten dapat membantu pemerintah mengenali persoalan lebih awal dan menentukan penyelesaian yang tepat.
Penekanan Listyo pada peningkatan kompetensi tenaga kerja semakin memperkuat pendekatan tersebut. Pengembangan industri membutuhkan kesiapan pekerja agar kesempatan yang tersedia dapat dijangkau masyarakat.
Keterhubungan antara kebutuhan perusahaan, pendidikan vokasi, pelatihan, dan perekrutan menjadi penting untuk memperbesar penyerapan tenaga kerja Indonesia.
Dukungan terhadap langkah Listyo memiliki dasar yang kuat pada keberpihakannya terhadap pekerjaan dan keberlangsungan usaha.
Pengawalan yang konsisten akan memperkuat kepercayaan pekerja sekaligus memberi kepastian bagi dunia usaha untuk berkembang.
Kepentingan keduanya bertemu pada industri yang produktif, hubungan kerja yang adil, dan ekonomi yang memberikan kesempatan lebih luas.
Listyo memiliki ruang strategis untuk memastikan agenda industrialisasi Presiden menyentuh kehidupan masyarakat.
Bagi keluarga Indonesia, arti pembangunan menjadi jelas ketika pencari kerja memperoleh pekerjaan, buruh terlindungi dari kehilangan penghasilan, dan usaha mampu terus menghidupi pekerjanya. Di sanalah pengawalan KSP dapat memberikan kontribusi paling kuat bagi kesejahteraan rakyat.
Tinggalkan Balasan