JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diminta lebih mendengarkan aspirasi masyarakat setelah dua tahun berjalan. Program pemerintah dinilai harus benar-benar berpihak kepada rakyat dan mampu mencegah masyarakat terjerat kesulitan ekonomi.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bersama masyarakat di Palmerah, Jakarta Barat. Sejumlah narasumber menyoroti persoalan ekonomi rumah tangga, lemahnya pengawasan parlemen, hingga dampak kebijakan pemerintah terhadap kepercayaan pemilih menjelang Pemilu 2029.
Ketua RT 01/012 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat ssekaligus tokoh masyarakat setempat, Abdul Malik Hamzah, mengatakan kesulitan ekonomi yang dialami warga tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat memicu persoalan sosial dan rumah tangga.
Ketika ekonomi keluarga tertekan, persoalannya bukan hanya tidak cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Tekanan itu bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian.
“Ada juga masyarakat yang terpaksa mencari pinjaman online karena membutuhkan uang,” ujar Malik saat acara diskusi Titipan Rakyat di Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (21/2).
Menurut dia, pemerintah perlu lebih peka terhadap kondisi masyarakat di tingkat bawah. Program yang diluncurkan pemerintah harus mampu memberikan perlindungan agar warga tidak semakin terpuruk ketika menghadapi kesulitan ekonomi.
Pemerintah harus lebih mendengarkan aspirasi masyarakat. Jangan hanya melihat keberhasilan program dari laporan, tetapi lihat juga bagaimana kondisi warga di lapangan.
“Program pemerintah seharusnya membantu masyarakat agar tidak jatuh ke dalam kesulitan yang lebih berat,” katanya.
Malik berharap pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan ekonomi rumah tangga, termasuk daya beli masyarakat dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pokok.
Lucius Karus Nilai DPR Terlalu Pro-Pemerintah
Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus, menyoroti fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Lucius, keberpihakan mayoritas kekuatan politik di parlemen kepada pemerintah membuat fungsi pengawasan DPR perlu dipertanyakan. Padahal, DPR memiliki peran penting untuk mengoreksi kebijakan eksekutif yang tidak sesuai dengan kepentingan publik.
“Kalau DPR terlalu pro terhadap pemerintah, rakyat tentu akan bertanya siapa yang benar-benar mengawasi kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak bisa hanya bergantung kepada DPR. Rakyat sendiri harus aktif mengkritisi pemerintah,” ujar Lucius.
Ia menilai partisipasi masyarakat diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, masyarakat perlu berani menyampaikan kritik dan meminta penjelasan ketika program pemerintah dinilai tidak menjawab kebutuhan mereka.
“Pengawasan terhadap pemerintah tidak boleh berhenti di parlemen. Masyarakat juga harus ikut mengawasi, mempertanyakan kebijakan yang bermasalah, dan memastikan pemerintah bertanggung jawab atas keputusan yang diambil,” katanya.
Fadli Zikry Ingatkan Prabowo Berpotensi Kehilangan Dukungan pada 2029
Pengamat politik Fadli Zikry mengingatkan bahwa keberlanjutan dukungan politik terhadap Prabowo akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memenuhi harapan masyarakat.
Menurutnya, program pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat dapat berdampak terhadap kepercayaan pemilih pada pemilu mendatang.
“Kalau program pemerintah tidak benar-benar pro-rakyat dan masyarakat tidak merasakan manfaatnya, Prabowo berpotensi kehilangan dukungan pada Pemilu 2029. Pada akhirnya, masyarakat akan menilai pemerintah berdasarkan apa yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Fadli.
Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya meluncurkan program unggulan atau mengumumkan pencapaian pembangunan. Pemerintah juga harus memastikan kebijakan tersebut menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Keberhasilan pemerintah bukan hanya soal berapa banyak program yang dijalankan, tetapi apakah program itu mampu menjawab kesulitan rakyat. Jika persoalan ekonomi masyarakat tidak tertangani, pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakannya,” katanya.
Fadli menambahkan, evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara terbuka agar pemerintah dapat mengetahui program mana yang efektif dan mana yang membutuhkan perbaikan.
Aspirasi Masyarakat Harus Menjadi Prioritas
Berbagai pandangan tersebut menekankan pentingnya menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai dasar evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan tekanan ekonomi yang dialami keluarga, memperkuat program perlindungan masyarakat, serta memastikan anggaran negara menghasilkan manfaat yang nyata.
Di sisi lain, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah perlu diperkuat, baik melalui lembaga perwakilan maupun partisipasi masyarakat.
Evaluasi pemerintahan, pada akhirnya, tidak cukup hanya mengukur jumlah program yang terlaksana.
Pemerintah juga perlu menunjukkan sejauh mana kebijakannya mampu mengurangi beban ekonomi, mencegah persoalan sosial, dan menjawab aspirasi rakyat.
Tinggalkan Balasan