BANDA ACEH — Ketua Pujakesuma Aceh, Suprianto, meminta seluruh pihak memberi kesempatan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, melakukan pembenahan operasional dapur Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG). Ia menegaskan SPPG di daerah sangat bermanfaat mendukung anak-anak tetap bersekolah dan meringankan beban orang tua, sehingga harus diperkuat, bukan diganti.
“Menurut saya, SPPG lebih baik tetap dilanjutkan dan diperkuat. Kalau ada kekurangan, dievaluasi dan diperbaiki. Jangan sampai karena ada persoalan, sistem yang sudah dibangun justru dialihkan ke kantin sekolah tanpa kajian yang benar-benar matang,” ujar Suprianto, Rabu (9/9/2026).
Kantin Sekolah Tak Otomatis Penuhi Standar Gizi
Suprianto mengakui kantin sekolah punya kelebihan lokasi yang dekat dengan penerima manfaat. Namun kedekatan tak menjamin kemampuan menyediakan makanan sesuai standar Makan Bergizi Gratis (MBG). Ada banyak hal yang harus dipenuhi: kemampuan produksi dalam jumlah besar, standar gizi dan porsi, kualitas bahan, kebersihan, keamanan pangan, hingga keterampilan tenaga pengelola.
“Yang harus dipastikan bukan hanya makanannya sampai kepada anak-anak, tetapi apakah kandungan gizinya sesuai, porsinya sesuai, bahan yang digunakan memenuhi standar, dan proses pengolahannya aman.”
Pengawasan Kunci Utama
Ia juga menyoroti aspek pengawasan. Semakin banyak titik pengelolaan, semakin dibutuhkan sistem pengawasan yang transparan dan terukur. “Jangan sampai niatnya efisiensi, tetapi justru membuka banyak titik baru yang sulit diawasi. Kalau ada pengadaan dan pengelolaan dana, semuanya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
SPPG Tetap Pilar Utama, Kantin Sekolah Sebagai Pelengkap
Suprianto menyarankan SPPG yang sudah berjalan diperbaiki dan diperkuat, bukan ditinggalkan. Kantin sekolah bisa dilibatkan, namun secara selektif — hanya yang benar-benar memenuhi syarat fasilitas, kebersihan, kapasitas produksi, keamanan pangan, dan standar gizi.
“Kalau memang ada kantin yang memenuhi semua standar, tentu bisa dipertimbangkan. Tetapi SPPG jangan langsung dianggap tidak diperlukan. Menurut saya, SPPG tetap harus menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan MBG.”
Lebih jauh, wacana perubahan skema MBG bukan sekadar soal siapa yang memasak dan mendistribusikan makanan. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah memastikan setiap porsi benar-benar memenuhi standar gizi, keamanan pangan, dan penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. []
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan