JAKARTA – Dinamika politik nasional mulai menghadirkan sejumlah nama yang diperbincangkan sebagai figur potensial untuk mengisi posisi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka pasca mengundurkan diri pada 12 November 2026.

Dua nama yang dinilai patut masuk dalam diskursus tersebut adalah Ketua Harian DPP Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau biasa dipanggil Cak Imin.

Ketua Umum Lingkar Nusantara (LISAN), Farhan Dalimunthe, menilai kedua tokoh tersebut memiliki rekam jejak dan pengalaman politik yang membuat keduanya layak diperhitungkan sebagai dua nama kandidat Wakil Presiden yang diusulkan Presiden ke MPR RI.

“Pembicaraan mengenai Wakil Presiden seharusnya tidak hanya melihat siapa yang populer atau memiliki kekuatan elektoral. Pengalaman, rekam jejak, kemampuan membangun komunikasi politik, dan kontribusi terhadap pemerintahan juga menjadi aspek penting,” ujar Farhan kepada awak media, Minggu (15/11/2026).

Ia juga berpandangan bahwa tantangan pemerintahan ke depan membutuhkan kepemimpinan yang mampu membangun sinergi antara pemerintah, parlemen, partai politik, dan masyarakat.

“Kursi Wapres kedepannya jangan hanya kita lihat sebagai formalitas pelengkap atau bahasa lainnya ‘Ban Serap’. Ditengah dinamika politik nasional dan gejolak geopolitik, Presiden membutuhkan sosok yang mampu membantu menjalankan agenda strategis nasional,” sambung Farhan.

Dalam konteks tersebut, menurut Farhan posisi Wakil Presiden memiliki ruang kontribusi yang lebih luas daripada sekedar menjalankan fungsi seremonial. Wakil Presiden dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan berbagai agenda strategis pemerintahan berjalan berkesinambungan.

“Sufmi Dasco Ahmad selama ini kita lihat sudah teruji melalui Parlemen untuk menyerap aspirasi masyarakat dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang Pro terhadap rakyat,” tegas Farhan.

Menurutnya, Dasco memiliki peran besar dan tampil sebagai garda terdepan selama periode Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa.

“Kita pasti masih ingat bagaimana sosok Dasco sangat aktif dalam mengembalikan stabilitas ekonomi saat IHSG bergejolak, mendorong percepatan pengesahan UU PRT, UU Pengaturan Reforma Agraria, UU Perlindungan Ketenagakerjaan, RUU Masyarakat Adat, dsb.”, tegas Farhan.

Di sisi lain, Muhaimin Iskandar memiliki perjalanan politik yang panjang, baik dalam kepemimpinan partai politik, legislatif, maupun eksekutif. Pengalamannya sebagai Ketua Umum PKB, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mantan Wakil Ketua DPR & MPR RI, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di era Pemerintahan Prabowo menjadi bagian dari rekam jejak kepemimpinannya.

Farhan menilai pengalaman Cak Imin dalam dunia politik dan pemerintahan memberikan perspektif tersendiri dalam melihat persoalan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta dinamika sosial dan ekonomi nasional.

Selain itu, menurutnya sosok Cak Imin tidak hanya terbentuk dari pengalaman politik dan pemerintahan, tetapi juga dari tradisi intelektual Muslim dan lingkungan pesantren.

“Indonesia memiliki sejarah kepemimpinan nasional di kursi Wakil Presiden yang juga memberi ruang bagi figur dengan akar keilmuan dan tradisi intelektual Islam,” sebut Farhan.

Lebih lanjut, Farhan menegaskan bahwa kedua nama tersebut tidak perlu dipertentangkan. Dasco dan Cak Imin merupakan dua figur dengan latar belakang berbeda yang sama-sama dapat dipertimbangkan dalam diskursus mengenai calon Wakil Presiden.

“Dasco dan Cak Imin memiliki karakter, pengalaman, serta perjalanan politik masing-masing. Keduanya merupakan alternatif yang patut diperhitungkan. Ini bukan soal membandingkan siapa yang lebih unggul, melainkan bagaimana melihat potensi setiap figur berdasarkan rekam jejak dan kontribusinya. Apalagi keduanya merupakan sosok yang sama-sama aktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dan sudah memiliki chemistry dengan Presiden Prabowo,” tutup Farhan.