CILEGON – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon mendeportasi 17 warga negara (WN) China setelah hasil pemeriksaan menemukan adanya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di sebuah proyek konstruksi perusahaan di Jalan Lingkar Jangkar Wetan, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon.

Penindakan tersebut bermula dari kegiatan pengawasan keimigrasian yang dilakukan Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Senin (16/11/2026).

Saat itu, petugas mendapati 17 WN China laki-laki berusia 20 hingga 62 tahun berada di lokasi perusahaan yang tengah melaksanakan pembangunan konstruksi.

Petugas kemudian mengamankan para WNA beserta paspor dan dokumen izin tinggal untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Pemeriksaan terhadap 17 WN China dan pihak perusahaan selaku sponsor berlangsung sejak 17 hingga 19 November 2026.

Hasilnya, Imigrasi menemukan 16 orang pemegang Izin Tinggal Kunjungan satu kali perjalanan terbukti melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.

Mereka diketahui terlibat dalam aktivitas pekerjaan di lokasi proyek, meskipun tidak memiliki keahlian maupun pelatihan khusus untuk pemasangan mesin produksi sebagaimana dipersyaratkan.

Sementara itu, satu WN China lainnya berinisial ZH (38), pemegang Visa on Arrival (VoA), diketahui melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pekerjaan para WN China lainnya di lokasi perusahaan.

Tak hanya aktivitas para WNA, pemeriksaan juga mengungkap dugaan upaya perusahaan menghindari prosedur perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Perusahaan disebut tidak memiliki perencanaan mengenai jumlah maupun jangka waktu penggunaan TKA melalui mekanisme Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Kondisi tersebut menjadi perhatian Imigrasi karena penggunaan tenaga kerja asing tanpa perencanaan dan prosedur yang semestinya berpotensi berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja lokal serta menimbulkan persoalan sosial di masyarakat.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, Imigrasi menyatakan 17 WN China diduga melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Terhadap seluruhnya dijatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

Kepala Kantor Imigrasi Cilegon, Aditya Triputranto, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan fasilitas izin tinggal kunjungan digunakan untuk melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Fasilitas visa kunjungan seperti indeks C20 memiliki peruntukan yang sangat spesifik, bukan untuk dijadikan jalan pintas menghindari kewajiban perizinan tenaga kerja asing. Penindakan ini adalah peringatan keras bagi seluruh perusahaan sponsor agar mematuhi aturan keimigrasian dan menghormati norma ketenagakerjaan di Indonesia,” tegas Aditya.

Ia juga mengingatkan perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing agar memastikan seluruh dokumen dan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Imigrasi Cilegon mengajak masyarakat ikut mengawasi keberadaan dan aktivitas orang asing di lingkungan masing-masing. Apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau dugaan pelanggaran keimigrasian, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui WhatsApp pengaduan di nomor 0822-9984-1694.