Oleh : Muhammad Yani
Sekretaris KAHMI Kabupaten Aceh Tamiang
Pembangunan sejati bukan semata soal infrastruktur megah, investasi besar atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Lebih dari itu, pembangunan sejati adalah proses membangun peradaban mewujudkan masyarakat yang adil, cerdas, sehat, berbudaya dan memiliki daya saing tinggi dalam kancah global.
Dalam kerangka inilah, pembangunan daerah seharusnya tidak dimaknai hanya sebagai pencapaian indikator teknokratis, tetapi sebagai proses intelektual, sosial dan moral yang memerlukan sinergi antara membaca, memahami, mengkritisi dan bertindak bijak.
Pada level perencanaan, visi dan misi kepala daerah menjadi arah strategis pembangunan. Namun, jika hanya berhenti pada retorika tanpa internalisasi nilai dan etika kebijakan, dokumen-dokumen formal seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra (Rencana Strategis) berisiko menjadi sekadar formalisme administratif.
Di sinilah pentingnya literasi kebijakan yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual yakni membaca data sosial, memahami dinamika lokal, menangkap arah perubahan global, serta mengelola potensi daerah secara cerdas dan adaptif.
Pembangunan berbasis indikator seperti Indikator Makro Ekonomi (pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia), Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak boleh dipandang semata sebagai alat evaluasi teknis. Ia harus digunakan sebagai refleksi keberhasilan peradaban.
Pertanyaan kritis perlu terus diajukan, Apakah pertumbuhan ekonomi telah berpihak pada keadilan sosial? Apakah pelayanan dasar telah inklusif dan merata? Apakah pembangunan kita mengintegrasikan keberlanjutan ekologis demi generasi mendatang?
Sikap kritis dan reflektif menjadi sangat krusial untuk mencegah jebakan pembangunan yang elitis, seragam dan ahistoris.
Kritik yang dibangun secara objektif, berbasis data, serta melibatkan partisipasi publik akan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adaptif dan transformatif.
Dalam hal ini, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tidak hanya relevan sebagai kerangka global, tetapi juga sebagai kompas moral yang membimbing arah pembangunan daerah agar tidak hanya menjawab kebutuhan sesaat, tetapi menjamin kelangsungan hidup umat manusia dan bumi.
Namun, literasi dan kritik saja tidak cukup. Yang paling fundamental adalah tindakan bijak yakni keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak populer, tetapi berdampak jangka panjang; ketegasan untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, pelestarian lingkungan dan pelindungan nilai-nilai budaya lokal.
Tindakan bijak adalah ciri dari pemimpin yang berperadaban, yang tidak hanya mengelola sumber daya, tetapi juga memanusiakan manusia dan memuliakan kehidupan.
Karena itu, seyogyanya seluruh pemangku kepentingan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil bersama-sama membangun paradigma baru pembangunan daerah.
Paradigma yang menempatkan literasi kritis, etika kebijakan dan keberpihakan terhadap rakyat sebagai fondasi utama. Paradigma yang melihat pembangunan bukan sekadar proyek teknis, tetapi sebagai ruang belajar bersama, tumbuh bersama dan bermartabat bersama.
Pada akhirnya, membangun daerah adalah membangun peradaban. Dan peradaban tidak mungkin tumbuh dari ketidaktahuan, keseragaman atau kepentingan jangka pendek.
Peradaban hanya akan berkembang jika kita bersedia membaca realitas secara jujur, memahami konteks secara mendalam, mengkritisi arah secara objektif dan bertindak bijak dengan hati yang bening serta akal yang jernih. (***)
