JABAR — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendukung percepatan transformasi digital di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Aspek konektivitas di wilayah 3T bukan hanya soal internet, tetapi juga tentang pemerataan pembangunan, integrasi nasional, dan ketahanan negara,” ujar Marsma TNI Agus Pandu Purnama, Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam saat membuka Rapat Koordinasi Pemanfaatan Satelit Satria-1 di Cibubur, Jawa Barat, Selasa (12/8/2025).
Pandu menekankan bahwa Satelit Satria-1 adalah instrumen strategis untuk memastikan seluruh warga negara, di manapun berada, mendapatkan layanan publik digital yang setara.
“Dengan adanya koordinasi terpadu, diharapkan Satelit Satria-1 dapat dioptimalkan untuk menjangkau seluruh wilayah prioritas 3T, mewujudkan transformasi digital yang aman, merata, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Pandu juga menjelaskan bahwa diskusi pada forum ini difokuskan pada strategi pemanfaatan Satelit Satria-1 untuk memperluas akses internet. “Khususnya pada titik-titik layanan publik seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, dan pos TNI/Polri yang selama ini belum terjangkau jaringan terrestrial,” ungkapnya.
Rapat menyepakati perlunya sinergi lintas kementerian/lembaga dalam mengatasi hambatan teknis dan anggaran, termasuk integrasi data desa, penyediaan listrik pendukung, serta penentuan lokasi prioritas untuk menghindari tumpang tindih program.
Selain itu, prioritas pada verifikasi titik lokasi, percepatan pembangunan BTS, optimalisasi peran BUMDes sebagai penyedia layanan lokal, dan penyelesaian dukungan layanan internet bagi pos TNI/Polri dan wilayah transmigrasi.
Rapat ini dihadiri perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk Kemenkomdigi, BAKTI, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, TNI, Polri, serta Kemendes PDTT.
